BEKASI — RAMBO NEWS, 7 OKTOBER 2026 — Skandal pengelolaan keuangan daerah kembali terbongkar! Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bekasi mencairkan Rp10.029.950.000 untuk honorarium Tim Pelaksana Kegiatan — TANPA DASAR HUKUM YANG MEMADAI! Besaran honorarium Forkopimda dan FKUB ditetapkan sendiri, TIDAK DIPEDOMAN PERATURAN PRESIDEN! Rp10 MILIAR keluar — aturan dilanggar, batas tertinggi dilampaui! SIAPA YANG MELINDUNGI PRAKTIK INI?! FAKTA TEGAS — TIDAK BISA DIBANT! Rp10 MILIAR — DITETAPKAN SENDIRI, ATURAN DIABAIKAN! – Total anggaran belanja jasa kantor TA 2025: Rp485,5 Miliar → realisasi Rp429,7 Miliar (88,51%) – Kesbangpol: Rp10.029.950.000 — honorarium Tim Pelaksana Kegiatan & Sekretariat – Honorarium Forkopimda & FKUB ditetapkan lewat SK Bupati — TAPI TIDAK SESUAI PERPRES 72/2025! – Perpres 72/2025 PASAL 2 AYAT (1): Standar harga satuan regional = BATAS TERTINGGI — TIDAK BOLEH DILAMPAUI! Faktanya? DILANGGAR TERUS! – Kesbangpol TIDAK PERNAH menyesuaikan besaran honorarium dengan Perpres saat menyusun standar biaya! BPKD pun diam saja! SEMUA PIHAK TUTUP MATA — PELANGGARAN SISTEMATIS! 1. Kepala BPKD — MENYUSUN TANPA PEDOMAN! Sebagai penyusun Standar Biaya Umum, TIDAK PERNAH menyesuaikan dengan Perpres 72/2025! Membiarkan angka melampaui batas sah! 2. Kepala Kesbangpol — MENGUSULKAN TANPA CEK ATURAN! Mengajukan besaran honorarium tanpa pedoman Perpres — sengaja melanggar batas tertinggi! 3. PPTK — MEMBAYAR TANPA VERIFIKASI! Mencairkan dana hanya berdasarkan SK Bupati — TIDAK CEK kesesuaian dengan Perpres! Uang keluar tanpa dasar hukum sah! 4. SK Bupati DIPAKAI SEBAGAI ALASAN — PADAHAL SK ITU SENDIRI MELANGGAR ATURAN TINGKAT DI ATASNYA! Peraturan Bupati TIDAK BOLEH melampaui Peraturan Presiden — ini prinsip hukum negara! KERUGIAN DAERAH — UANG RAKYAT DIBOROSKAN TANPA DASAR SAH! – Kondisi ini membebani keuangan daerah secara langsung! Setiap rupiah yang melampaui batas Perpres = pengeluaran tidak sah = kerugian negara! – Bupati Bekasi hanya sepakat menindaklanjuti rekomendasi — TIDAK ADA KATA KEMBALIKAN UANG, TIDAK ADA PROSES HUKUM! – Hanya SK Bupati sebagai dasar — padahal Perpres 72/2025 & Permendagri 15/2024 WAJIB diikuti! SK Bupati TIDAK BISA mengesampingkan aturan pemerintah pusat! PERNYATAAN TEGAS — ALI SOPIAN, PIMPINAN RAMBO NEWS “Rp10 MILIAR HONORARIUM DIKELUARKAN — TANPA DASAR HUKUM YANG SAH! Peraturan Presiden diabaikan, batas tertinggi dilampaui, SK Bupati dijadikan alasan padahal SK itu sendiri melanggar aturan! BPKD diam, Kesbangpol diam, PPTK diam — SEMUA BERSENGETA! Ini bukan kesalahan administrasi — ini PENGELUARAN UANG TANPA DASAR HUKUM = KERUGIAN NEGARA! Kami TUNTUT: hitung selisih kelebihan pembayaran di atas batas Perpres, KEMBALIKAN SEMUA ke Kas Daerah! Proses hukum Kepala BPKD, Kepala Kesbangpol, dan seluruh PPTK yang mencairkan dana tanpa cek aturan! Jangan biarkan Peraturan Presiden diinjak-injak demi kepentingan segelintir orang!” TUNTUTAN RESMI — WAJIB DILAKSANAKAN! 1. HITUNG SELISIH KELEBIHAN — SEKARANG! Bandingkan angka yang dibayarkan dengan batas Perpres 72/2025 — selisihnya = uang yang wajib dikembalikan! 2. KEMBALIKAN KE KAS DAERAH — TANPA TUNDA! Setiap rupiah yang melampaui batas sah, WAJIB disetor kembali oleh penerima maupun pejabat yang bertanggung jawab! 3. PROSES HUKUM PIHAK TERKAIT! Kepala BPKD, Kepala Kesbangpol, dan PPTK — mengapa melanggar Perpres? Mengapa mencairkan tanpa dasar hukum sah? 4. REVISI SEGALA SK BUPATI YANG MELANGGAR! Semua ketetapan honorarium yang tidak sesuai Perpres 72/2025 — BATAL dan SESUAIKAN SEKARANG! 5. PENGENDALIAN BARU — WAJIB CEK PERPRES SEBELUM CAIRKAN DANA! Tanpa verifikasi kesesuaian dengan Standar Harga Satuan Regional — pembayaran HARUS DITOLAK! RAMBO NEWS — TEGAS, BERANI, TIDAK BERKOMPROMI DENGAN KORUPSI! SK BUPATI TIDAK BOLEH MENGESAMPINGKAN PERATURAN PRESIDEN! SIAPA YANG MEMBAYAR TANPA DASAR HUKUM — WAJIB MENGEMBALIKAN DAN BERTANGGUNG JAWAB PIDANA! © 2026 RAMBO NEWS — Menegakkan Kebenaran, Menjaga Keadilan! Views: 48 Navigasi pos MATI SISTEM, HIDUP KORUPSI! KADIS LH BEKASI DITUDUH KEBAL HUKUM, Rp320 JUTA HILANG — TIPIDKOR HARUS TANGKAP SEKARANG! JARINGAN KORUPSI TERSISTEMATIS! 29 SKPD BEKASI PALSUKAN PENGADAAN Rp23,4 MILIAR — UANG CAIR, DIPOTONG FEE 3–15%, LALU DIKEMBALIKAN TUNAI! SIAPA YANG MELINDUNGI?!
