BAPENDA BANDUNG BARAT “MAKAN GAJI BUTA”: RP423 JUTA LEBIH TIDAK DIPUNGUT, GUBERNUR & KORTAS TIPIDKOR DIMINTAK BERTINDAK

BANDUNG BARAT — RAMBO NEWS, 19 OKTOBER 2026,FAKTA MENGGUNCANG: RP423 JUTA HILANG KARENA TIDAK DIAWASI

Kerugian Keuangan Daerah Nilai
– Kekurangan Penerimaan BPHTB Bangunan Rp388.213.100
– Sanksi Administratif yang Tidak Dipungut Rp34.939.170
– TOTAL UANG RAKYAT YANG TIDAK MASUK KAS DAERAH Rp423.152.270

4.674 transaksi peralihan hak tanah & bangunan sudah dibayar BPHTB-nya — TAPI datanya TIDAK DILAPORKAN oleh PPAT, dan Bapenda TIDAK MENINDAKLANJUTI selama ini!

BAGAIMANA BISA TERJADI?

Sistem SIPADA BPHTB — Seharusnya Memudahkan, Justru Diabaikan

– Sejak 2023, Bapenda Bandung Barat sudah punya sistem aplikasi SIPADA BPHTB
– PPAT wajib melaporkan akta peralihan hak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Perbup No. 35/2024 Pasal 11)
– Jika tidak lapor = sanksi administratif: pemblokiran akses sistem

KELALAIAN SISTEMIK TERBONGKAR BPK

Temuan BPK Penyebab Dampak
4.674 transaksi status “BELUM LAPOR” meski BPHTB sudah dibayar PPAT belum klik “lapor” di sistem Data tidak terintegrasi → Bapenda tidak tahu siapa terlambat lapor
Tidak ada pengawasan berkala Kepala Bapenda tidak jalankan fungsi pengendalian Kekurangan penerimaan Rp388 Juta tidak terdeteksi
Tidak ada penindakan terhadap PPAT yang lalai Tidak ada teguran, tidak ada denda, tidak ada blokir akses Sanksi Rp34 Juta lebih tidak pernah dipungut
Verifikasi tidak lengkap Petugas hanya periksa tanah, BUKAN bangunan di atasnya Nilai BPHTB kurang dibayar
Sistem tidak punya fitur pengaman Tidak ada peringatan otomatis, tidak ada pemblokiran otomatis Celah terbuka lebar, bisa berulang terus

SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

Pihak Kelalaian
– Kepala Bapenda Tidak lakukan pengawasan & pengendalian pendapatan BPHTB secara memadai
– Kabid Penetapan & Pelayanan Tidak tetapkan BPHTB sesuai ketentuan; tidak verifikasi seluruh komponen (tanah + bangunan)
– Petugas Verifikasi/Peneliti Tidak periksa data objek BPHTB secara lengkap
– Pengelola Sistem Informasi SIPADA BPHTB tidak dilengkapi fitur peringatan & pemblokiran otomatis

“Sistem sudah ada, aturan sudah jelas — tapi pengawasannya NOL. Akibatnya ratusan juta rupiah uang rakyat menguap begitu saja tanpa ada yang bertanggung jawab.”

KOMENTAR TEGAS ALI SOPIAN — PIMPINAN RAMBO NEWS

“Rp423 Juta lebih hilang bukan karena tidak dibayar wajib pajak — TAPI KARENA PETUGAS BAPENDA TIDAK BEKERJA SEBAIKNYA. 4.674 transaksi terbengkalai di sistem, tidak ada yang memeriksa, tidak ada yang menindak. Ini bukan sekadar kelalaian — ini pembiaran yang merugikan daerah. Siapa yang diuntungkan jika data sengaja tidak dilengkapi dan sanksi tidak pernah diterapkan?”

“Kami mendesak KORTAS TIPIDKOR Polda Jawa Barat segera turun ke Pemkab Bandung Barat. Periksa siapa yang selama ini memegang kendali sistem, siapa yang bertugas memverifikasi, dan mengapa aturan sanksi tidak pernah ditegakkan. Apakah ada oknum yang melindungi PPAT tertentu agar bebas dari sanksi? Ini yang harus diusut tuntas.”

“Kepada Gubernur Jawa Barat — jangan diam saja. Kerugian daerah di bawah kewenangan bupati tetap tanggung jawab pemerintahan provinsi untuk mengawasi. Perintahkan Bupati Bandung Barat segera: pulihkan kerugian Rp423 Juta itu, proses penagihan ke siapa yang kurang bayar, dan berikan sanksi tegas kepada oknum yang lalai. Rakyat Bandung Barat tidak boleh rugi karena pejabatnya tidak bekerja.”

“Bapenda itu benteng uang daerah — kalau bentengnya bolong dan tidak dijaga, siapa yang berani jujur membayar pajak kalau yang lain bisa lolos begitu saja? Transparansi, akuntabilitas, dan penegakan aturan — itu harga mati yang tidak bisa ditawar.”

TUNTUTAN RAMBO NEWS

1. PULIHKAN KERUGIAN DAERAH — SEKARANG JUGA!
– Segera proses penagihan kekurangan BPHTB: Rp388.213.100
– Segera pungut sanksi administratif yang tertunggak: Rp34.939.170
– Lacak dan tagih ke siapa saja yang belum melunasi kewajibannya — tidak boleh ada yang dikecualikan

2. PERBAIKI SISTEM SIPADA BPHTB
– Pasang fitur peringatan otomatis untuk PPAT yang belum lapor
– Aktifkan mekanisme pemblokiran otomatis jika masih belum lapor setelah jatuh tempo
– Pastikan data transaksi terintegrasi penuh dan tidak bisa diabaikan begitu saja

3. EVALUASI KINERJA KEPALA BAPENDA & PEJABAT TERKAIT
– Mengapa pengawasan tidak berjalan selama ini? Siapa yang bertanggung jawab?
– Lakukan evaluasi kinerja pejabat terkait. Jika dinilai tidak mampu — ganti dengan yang mau bekerja dan berani menegakkan aturan

4. KORTAS TIPIDKOR POLDAB JABAR — USUT MENYELURUH
– Periksa apakah ini murni kelalaian atau ada unsur kerjasama/sengaja membiarkan
– Identifikasi siapa saja yang berperan dalam proses ini dan pertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku

5. GUBERNUR JABAR — BERIKAN TEKANAN DAN PENGAWASAN LANGSUNG

Jangan biarkan kerugian daerah terulang di kabupaten/kota lain
– Jadikan kasus ini sebagai peringatan dan contoh pengawasan menyeluruh ke seluruh daerah di Jawa Barat

“Aturan sudah ada, sistem sudah dibangun — masalahnya hanya satu: KEMAUAN MENEGAKKANNYA. Ratusan juta hilang bukan angka kecil untuk masyarakat Bandung Barat yang masih butuh jalan, sekolah, dan pelayanan kesehatan. Pulihkan uang rakyat, hukum yang lalai, dan pastikan ini tidak terulang. Rambo News akan terus mengawal sampai tuntas.”

— Ali Sopian, Pimpinan Rambo News
Sumber: LHP BPK RI — Pemkab Bandung Barat TA 2025 | Penerbit: Rambo News | Tanggal: 19 Oktober 2026
“Saatnya Rakyat Bersuara — Tidak Takut, Tidak Berpihak”