PALEMBANG — RAMBO NEWS, 25 OKTOBER 2026 DESAKAN RESMI Ali Sopyan — Pimpinan Relawan Rakyat Membela Prabowo (Rambo) Nusantara: “Kami mendesak jajaran KORTAS Tipidkor Polri untuk segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan Dana PAD Pemprov Sumatera Selatan. Hasil temuan BPK RI sudah kami himpun, dan dalam waktu dekat kami akan melaporkannya secara resmi. Jangan biarkan uang rakyat dijadikan santapan pejabat bangsat!” Sekda Pemprov Sumsel 3 kali dikonfirmasi — tidak hadir dengan alasan “sedang sibuk melayani tamu” MASALAH UTAMA: ANGGARAN PENDAPATAN TANPA DASAR RASIONAL Prinsip Dasar: Anggaran pendapatan harus terukur, rasional, dan berdasarkan potensi nyata serta realisasi tahun sebelumnya. Bukan angka yang dimainkan sesuka hati! PAD yang Sah — TIDAK PERNAH mencapai target berturut-turut. Artinya: sejak awal angka yang ditulis di APBD TIDAK REALISTIS. Kenapa tetap dipaksakan? Siapa yang diuntungkan dari angka yang meleset terus-menerus? Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah — hanya 2023 yang capai target, tahun lain selalu meleset. Pengelolaan aset daerah tidak transparan, pendapatan tidak dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan. Tidak ada pedoman perhitungan yang jelas — TAPD tidak punya kertas kerja perincian. Angka masuk ke APBD tanpa dasar yang bisa diverifikasi publik. Ini celah terbuka untuk manipulasi! MENGAPA HARUS DITINDAK LANJUTI OLEH TIPIDKOR? Anggaran yang tidak realistis = risiko kerugian keuangan negara. Ketika pendapatan ditulis lebih tinggi dari kenyataan, belanja tetap berjalan — yang terjadi adalah pemborosan, utang tersembunyi, atau aliran dana yang tidak terkontrol. Bukan mustahil selisih antara angka di kertas dan uang yang sebenarnya masuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Sekda menghindar 3 kali saat dimintai konfirmasi. Ini memperkuat dugaan bahwa ada hal yang ditutupi. Pejabat publik wajib memberikan penjelasan, bukan menghindar! TUNTUTAN RESMI RAMBO NUSANTARA – KORTAS Tipidkor Polri segera terima dan pelajari dokumen temuan BPK yang akan kami serahkan – Periksa pihak-pihak yang menyusun dan menetapkan target pendapatan tanpa dasar rasional — dari TAPD hingga pejabat penanggung jawab – Telusuri aliran dana belanja yang didanai dari pendapatan “imajiner” — ke mana saja uang mengalir ketika target tidak tercapai tapi belanja tetap berjalan? – Panggil Sekretaris Daerah untuk dimintai keterangan secara resmi — menghindar bukan jawaban – Sampaikan hasil penyelidikan secara terbuka kepada publik — rakyat berhak tahu siapa yang memainkan uang mereka! “Uang rakyat bukan mainan angka di atas kertas. Kalau ada yang diuntungkan dari ketidakakuratan anggaran — itu bukan kesalahan, itu kejahatan. Bongkar sampai ke akar-akarnya. Tidak ada yang boleh kebal hukum!” RAMBO NEWS — Berani Lapor, Tak Gentar, Demi Rakyat Sumber: Temuan BPK RI & Pernyataan Resmi Rambo Nusantara | Tanggal: 25 Oktober 2026 Views: 12 Navigasi pos TARGET PENDAPATAN SUMSEL SELALU MELAYANG — ANGGARAN TANPA DASAR NYATA, REKOMENDASI BPK DIABAIKAN! BELANJA BKBK SUMSEL DIANGGARKAN GLOBAL TANPA RINCIAN — ALIKASI TIDAK MERATA, KRITERIA TIDAK TERUKUR!
