BANDUNG — RAMBO NEWS, 25 OKTOBER 2026 RINGKASAN KERUGIAN KEUANGAN Instansi Temuan Nilai Kerugian – Biro Umum Setda BBM diswakelola tanpa bukti + fee SPBU Rp205.267.988,00 – Sekretariat DPRD BBM tanpa struk & kupon rawan disalahgunakan Rp742.585.568,00 tidak terverifikasi – DPMD Makanan Safari Pembangunan kurang 11.548 box Rp292.748.954,95 – Dinsos Griya Lansia Dana dialihkan ke pinjaman & fee penyedia Rp85.000.000,00 TOTAL KERUGIAN TERIDENTIFIKASI Rp583.016.942,95 EMPAT SKANDAL BESAR DI PEMPROV JAWA BARAT BIRO UMUM SETDA — RP177 JUTA BBM DIAMBIL TANPA BUKTI, FEE SPBU 26 JUTA Kontrak BBM Rp492.802.478 — dibayar Rp493.160.978. Tapi yang benar-benar terpakai di SPBU hanya Rp315.494.430! – Selisih Rp177.666.548 diswakelola Pengelola Pul Kendaraan — tanpa bukti pertanggungjawaban! – Dari itu, SPBU dapat “fee” 15% = Rp26.649.982 — ini bukan komisi, ini potongan uang rakyat! – Rp5,2 juta tunai diberikan ke pemegang kartu karena BBM kosong — juga tanpa bukti! – Total Rp156.227.565,80 dipegang orang — tidak ada struk, tidak ada laporan, tidak ada pertanggungjawaban! – Bahkan BBM mesin potong rumput pun dimainkan. Dari Rp26.308.059 yang diklaim, hanya Rp3.917.619 yang bisa diverifikasi. Rp22.390.440 HILANG! SEKRETARIAT DPRD — RP742 JUTA BBM TIDAK BISA DIVERIFIKASI, KUPON BISA DIPAKAI SIAPA SAJA Kontrak belanja BBM Rp753.300.000 — hanya ada struk sebesar Rp10.714.432! Rp742.585.568 tidak ada bukti pembelian riil! – Pengguna kendaraan TIDAK WAJIB menyerahkan struk — hanya kuitansi dan berita acara serah terima kupon! – Kupon TIDAK ada nomor polisi kendaraan — siapa saja yang bawa kupon dapat BBM! – SPBU TIDAK PERNAH rekonsiliasi dengan Sekretariat DPRD — karena uang sudah lunas di muka! – Kupon 2025 masih dipakai di 2026 — masa berlaku tidak terkontrol! – Tidak ada jadwal, tujuan, atau laporan kegiatan — BBM diberikan begitu saja tanpa tahu untuk apa! DPMD — 11.548 KOTAK NASI HILANG SAAT SAFARI PEMBANGUNAN Kegiatan “Abdi Nagari Nganjang ka Warga” — 29 edisi di 27 kabupaten/kota — anggaran makan minum Rp1.602.020.000 Ternyata kurang 11.548 box dari yang dibayarkan! – Rp292.748.954,95 dibayarkan tapi makanan tidak sampai ke warga! – Penyedia CV IIM sudah setor kembali ke kas daerah — tapi siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran ini? DINSOS GRYA LANSIA — PENYEDIA PINJAMKAN UANG KE DINAS & AMBIL FEE RP8,5 JUTA/BULAN Kontrak katering Rp1.630 Juta — tapi ternyata uangnya diputar sendiri! – Penyedia transfer Rp85.000.000/bulan ke BPP sebagai “pinjaman” — lalu dipotong dari pembayaran tagihan! – Penyedia ambil “fee” tetap Rp8.500.000/bulan — 10 bulan = Rp85.000.000 — tanpa pekerjaan tambahan apapun! – Rp1.224.888.095 diswakelola UPTD — Rp375.273.016 TIDAK ADA BUKTI! – Sudah disetor kembali Rp375 juta — tapi mekanisme ini jelas melanggar aturan pengadaan! ALI SOPIYAN — PIMPINAN UMUM MEDIA RAMBO NEWS GRUP “RP583 JUTA LEBIH KERUGIAN NYATA — DAN ITU BARU YANG KETAHUAN BPK! BELUM TERHITUNG RP742 JUTA BBM DPRD YANG TIDAK BISA DIPASTIKAN BENAR ATAU TIDAK!” “Mekanisme ‘swakelola’ dijadikan tameng. Uang ditarik dari APBD, disetor ke pihak ketiga, dipotong fee, sisanya dipegang pegawai tanpa struk, tanpa catatan, tanpa pertanggungjawaban. Itu bukan kelalaian — itu pola yang direncanakan!” “Kupon BBM tanpa nomor polisi? Itu bukan keliru — itu sengaja agar bisa dipakai siapa saja. Struk tidak dikumpulkan? Supaya tidak ketahuan BBM dibawa ke mana. Ini bukan kelemahan administrasi — ini pintu masuk korupsi yang dijaga rapat-rapat!” “11.548 kotak nasi hilang saat safari ke warga — itu berarti ribu kali warga tidak mendapat makanan yang sudah dibayarkan dengan uang pajak mereka. Siapa yang makan nasi itu? Siapa yang saku selisih harganya?” “Penyedia katering meminjamkan uang ke dinas lalu ambil fee bulanan? Itu bukan bisnis — itu lobi berbahaya. Kontrak negara tidak boleh jadi sarana pinjaman berbiaya tinggi antar pejabat dan pemasok!” TUNTUTAN RESMI – TIPIDKOR HARUS TURUN — Bukan sekadar setor kembali kekurangan. Telusuri SIAPA yang menerima uang swakelola, ke mana mengalir, dan apakah ada kolusi sistematis! – PUBLIKASIKAN DAFTAR NAMA — PPK, PPTK, Pengelola Pul Kendaraan, Kepala SKPD yang menandatangani pembayaran tanpa bukti lengkap. Rakyat berhak tahu siapa yang memainkan uang mereka! – LARANG KUPON BBM TANPA IDENTITAS — Mulai hari ini, setiap kupon BBM wajib tercantum nomor polisi kendaraan, dipakai langsung di SPBU dengan bukti struk harian, rekonsiliasi bulanan dengan faktur. Hapus sistem “simpan sendiri” yang terbukti bocor besar-baran! – EVALUASI SELURUH KONTRAK PENYEDIA — CV IIM, CV GMP, CV NS, PT GMU. Berapa total nilai kontrak mereka selama 5 tahun terakhir? Apakah selalu ada selisih? Apakah ada hubungan keluarga atau kedinasan dengan pejabat pemutus kontrak? – INSPEKTORAT HARUS DIPERIKSA JUGA — Kenapa tidak mendeteksi celah ini sejak awal? Apakah ikut menandatangani kelayakan pembayaran? Atau pengawasan memang sengaja dimatikan? – SETOR KEMBALI + SANKSI — Yang sudah disetor belum cukup. Yang terindikasi kerugian negara harus ditagih dari pejabat yang lalai atau terlibat kolusi, bukan dari APBD berikutnya! “BPK sudah tunjukkan celah, hitung selisih, temukan kebocoran. Tapi menutup lubang saja tidak cukup — tangkap yang membuat lubangnya. Uang rakyat bukan dompet bersama yang boleh diambil kapan saja asal ada yang tanda tangan. Setiap rupiah harus ada barangnya, ada buktinya, ada yang bertanggung jawab. Titik.” RAMBO NEWS — Bongkar yang Tertutup, Awasi yang Berkuasa Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2025 Pemprov Jawa Barat | Tanggal: 25 Oktober 2026 Views: 13 Navigasi pos BELANJA BKBK SUMSEL DIANGGARKAN GLOBAL TANPA RINCIAN — ALIKASI TIDAK MERATA, KRITERIA TIDAK TERUKUR!
