PALEMBANG — RAMBO NEWS, 24 OKTOBER 2026 FAKTA UTAMA – Anggaran Belanja Pegawai TA 2025 Rp2.205 Triliun – Realisasi Rp2.000 Triliun (90,73%) – Batas Maksimal UU 30% dari total Belanja Daerah – Realisasi 2024 32,70% — MELANGGAR SEJAK LALU – Realisasi 2025 35,41% — SEMAKIN MENYIMPANG! – Batas Waktu UU Sesuai UU No. 1/2022 — harus turun ke 30% paling lambat tahun 2027 – Rencana aksi penurunan BELUM DISUSUN SAMA SEKALI! GAJI PENSIUN MASIH DIAMBIL — RP5,3 JUTA BELUM DIKEMBALIKAN Instansi Kelebihan Bayar Sudah Disetor Sisa Tertunggak Dinas Pendidikan Rp5.821.200 Lunas — Dinas Kesehatan Rp5.866.400 Rp500.000 Rp5.366.400 TOTAL Rp11.687.600 Rp6.321.200 Rp5.366.400 Pegawai pensiun & pegawai yang diberhentikan karena tidak cakap jasmani masih menerima gaji — hanya karena SKPP terlambat diterbitkan! Uang rakyat terbuang karena kelalaian administrasi. DUA PELANGGARAN SERIUS UU No. 1 Tahun 2022 — Pasal 146 Belanja pegawai di luar tunjangan guru TIDAK BOLEH melebihi 30% dari total belanja APBD. Jika melebihi, daerah wajib menurunkan secara bertahap paling lama 5 tahun. Batas akhir: Tahun 2027. Risiko sanksi: Penundaan & pemotongan Dana Transfer Khusus (TKD) pusat! PP No. 11 Tahun 2017 — Manajemen ASN PNS yang telah mencapai batas usia pensiun atau diberhentikan wajib berhenti menerima hak keuangan. Keterlambatan administrasi TIDAK BOLEH menjadi alasan pemborosan uang negara. ALI SOPIYAN — PIMPINAN RAMBO NUSANTARA “PALEMBANG MELANGGAR UU SECARA TERBUKA! Bukan setahun, tapi dua tahun berturut-turut. 32,70% lalu naik jadi 35,41%. Dan yang paling parah: TIDAK ADA RENCANA PENURUNAN SATU PUN!” “Sementara gaji pensiun masih cair, gaji pegawai yang sudah tidak cakap jasmani masih ditagihkan pelan-pelan. Rp5,3 juta tertahan di Dinas Kesehatan — siapa yang lindungi Sdri. Dse? Kenapa tidak langsung ditarik? Ini bukan kesalahan orang sakit, ini kesalahan sistem yang lalai!” “KAMI TUNTUT: 1. Sekda Palembang sebagai Ketua TAPD SEGERA susun rencana aksi penurunan ke 30% — turunkan 1,8 Miliar setiap tahun mulai 2027, tidak ada alasan tidak siap! 2. Rp5.366.400 di Dinas Kesehatan DISETOR HARI INI — SKPP harus otomatis sistem, bukan manual yang bisa telat berbulan-bulan 3. Audit seluruh daftar gaji — berapa banyak nama pensiun yang masih tercatat aktif di sistem? 4. Wali Kota Palembang jelaskan ke publik: kenapa rekomendasi BPK tahun 2023 dan 2025 diabaikan begitu saja? Apakah menunggu pusat potong dana baru sadar?” “Uang gaji adalah hak yang sah — untuk yang masih bekerja. Untuk yang sudah pensiun atau berhenti, satu rupiah pun tidak boleh tersisa di kantong mereka. Dan aturan 30% itu bukan saran — itu undang-undang. Melanggar = siap konsekuensi. Titik.” TANTANGAN BESAR PALEMBANG Masalah Penyebab Solusi Darurat Belanja pegawai membengkak ke 35,41% PPPK 1.561 orang diangkat tanpa rencana biaya jangka panjang Hitung biaya tahunan 10 tahun ke depan — masukkan dalam rencana penurunan bertahap Tidak ada rencana aksi penurunan TAPD belum menyusun strategi Bentuk tim khusus — selesaikan dalam 3 bulan, publikasikan ke warga Gaji pensiun masih cair di 2 dinas SKPP manual, tidak terintegrasi data Sistem otomatis: BKN ↔ BPKAD ↔ Bendahara Gaji — hentikan gaji otomatis saat status berubah Rp5,3 juta belum kembali Penagihan lemah, tidak ada sanksi Surat tagih resmi + potong langsung dari hak-hak lainnya jika belum lunas dalam 14 hari RAMBO NEWS — Berani Bongkar, Tak Gentar, Selalu di Pihak Rakyat Sumber: LHP BPK RI TA 2024 & 2025 Pemkot Palembang | Tanggal: 24 Oktober 2026 Views: 18 Navigasi pos BELANJA BBM PALEMBANG: RP108 JUTA LEBIH BAYAR — DIBEBANKAN TANPA BUKTI SAH LUBUK LINGGAU: PELATARAN TANPA TARIF, SAMPAH TANPA DATA — RP617 JUTA POTENSI HILANG!
