GUSTI PARDAMEAN NASUTION: TAMBANG PULO PADANG EKS PT M3 — JANGAN HANYA PENINDAKAN! MASYARAKAT BUTUH JALAN KELUAR, BUPATI MADINA DIMINTA HADIRKAN SOLUSI NYATA!

MANDAILING NATAL — RAMBO NEWS 22 September 2026,Persoalan pertambangan di kawasan Pulo Padang, Kecamatan Lingga Bayu — bekas lokasi PT M3 — kembali mencuat dan memanas. Namun, pendekatan yang selama ini diandalkan pemerintah daerah dinilai sangat timpang dan menyimpang: hanya fokus pada penindakan dan penertiban, tanpa pernah menghadirkan solusi ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat.

Gusti Pardamean Nasution, demisioner Ketua Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) Pekanbaru, menegaskan hal tersebut menyikapi memanasnya kembali aktivitas pertambangan di kawasan eks PT M3 pada September 2026. Ia mendesak Bupati Mandailing Natal (Madina) untuk segera turun tangan secara langsung, mempertemukan semua pihak, dan mencari jalan keluar yang adil — bukan sekadar menindak rakyat yang terdesak

🚨 PENINDAKAN SAJA TIDAK CUKUP — PEMERINTAH TIDAK BOLEH HADIR HANYA SAAT MENEGAKKAN HUKUM, TAPI HILANG SAAT MASYARAKAT KEHILANGAN NAFKAH!

Gusti Pardamean menegaskan: penegakan hukum terhadap aktivitas tanpa izin memang wajib dilakukan. Namun — hukum tidak boleh buta terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakat!

“Pemerintah jangan hanya hadir ketika melakukan penindakan, tetapi menghilang ketika masyarakat kehilangan sumber penghasilan. Kalau aktivitas tambang memang tidak sesuai aturan, silakan ditertibkan. Tetapi setelah itu — apa solusi pemerintah untuk masyarakat? Ini yang harus dijawab secara konkret, bukan sekadar operasi penertiban lalu berakhir di situ!” tegas Gusti.

Ia mengingatkan: banyak warga yang bekerja di kawasan itu bukan penambang kaya atau penjahat — mereka orang biasa yang hanya ingin menyambung hidup! Di tengah biaya hidup yang terus melonjak, kebutuhan pokok yang semakin mahal, dan lapangan kerja yang nyaris tiada — menutup satu-satunya sumber penghasilan tanpa memberi alternatif, sama artinya dengan menggiring masyarakat ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam!

“Kita harus melihat persoalan ini dari kacamata masyarakat. Banyak yang bekerja hanya untuk memberi makan keluarga, bukan untuk mengumpulkan kekayaan. Ketika sumber penghasilan mereka dihentikan tanpa alternatif, persoalan baru justru lahir — dan itu akan kembali berulang. Jangan heran jika penindakan dilakukan hari ini, besoknya mereka kembali lagi. Karena negara menutup pintu, tapi tidak pernah membukakan jendela pengganti!

⚠️ SATGAS PETI HARUS DIBARINGI SOLUSI, BUKAN HANYA TEKANAN!

Gusti menyoroti kerasnya langkah Satgas PETI yang terus menggaungkan penindakan, namun hampir tak terdengar suara pemerintah yang membicarakan solusi ekonomi pengganti!

1. “Kita tidak mempertanyakan pentingnya penegakan hukum. Yang kita pertanyakan adalah: apa langkah pemerintah setelah masyarakat ditertibkan? Jangan sampai negara hanya terlihat ketika datang dengan aparat dan peralatan penertiban, tetapi tidak terlihat ketika masyarakat butuh bantuan dan pekerjaan. Itu bukan keadilan — itu hanya kekuasaan yang satu arah!”

   Ia memperingatkan: pendekatan represif tanpa solusi akar masalah hanya akan menciptakan lingkaran setan penindakan berulang-ulang! Tutup hari ini, muncul lagi besok. Dan yang menderita — selalu rakyat kecil.

   “Kalau tambang ditutup atau ditertibkan, pemerintah harus mampu menjawab satu pertanyaan sederhana: masyarakat akan bekerja apa setelah itu? Jangan sampai pemerintah selesai pada penertiban, sementara persoalan ekonomi masyarakat justru dimulai dari sana. Itu kelalaian yang tidak bisa dimaafkan!”
   📌 KAWASAN EKS PT M3 HARUS DIKAJI MENYELURUH — JELASKAN STATUS, BERIKAN KEPASTIAN!

   Gusti mendesak Pemkab Madina melakukan pendataan, pemetaan, dan kajian sosial-ekonomi menyeluruh terhadap kawasan eks PT M3. Jangan biarkan masyarakat berada di ruang abu-abu tanpa kepastian hukum maupun ekonomi.

   “Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan ketidakpastian. Kalau tidak boleh, jelaskan secara transparan — mengapa tidak boleh dan apa alternatifnya. Kalau ada mekanisme legal yang memungkinkan, seperti pertambangan rakyat, jelaskan — bagaimana caranya, syaratnya, dan kapan bisa dimulai. Pemerintah jangan membiarkan masyarakat menggantung tanpa arah!”

   Ia juga mendorong Bupati Madina untuk mengambil peran aktif sebagai pemimpin, bukan sekadar membiarkan aparat bertindak sendiri. Ajak duduk bersama masyarakat, pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, dan instansi teknis — cari solusi yang melindungi hukum, lingkungan, sekaligus kehidupan rakyat.

   “Bupati harus mengambil posisi sebagai pemimpin yang mencari jalan keluar. Jangan sampai persoalan ini hanya berpindah dari satu penindakan ke penindakan berikutnya tanpa pernah menyentuh akar masalahnya. Penegakan hukum penting, tetapi pemerintah juga punya tanggung jawab menghadirkan solusi sosial-ekonomi. Itu bukan kemurahan hati — itu kewajiban negara!”

   ⚡ RAMBO NEWS: KAWAL SAMPAI ADA JALAN KELUAR YANG NYATA!

   Rambonews.id mengapresiasi sikap kritis Gusti Pardamean Nasution yang melihat persoalan secara utuh — bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga kemanusiaan dan ekonomi rakyat. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai Pemkab Madina memberikan jawaban nyata: