PURWAKARTA, JAWA BARAT — Rambonews.com 20 September 2026. membongkar dugaan kerugian keuangan daerah yang serius di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Anggaran belanja BBM senilai ratusan juta rupiah diduga keras dicopet — entah oleh oknum pejabat atau penjahat yang menyamar di balik birokrasi. Kami mendesak Kortas Tipidkor Polri untuk segera turun ke Purwakarta, menyelidiki tuntas, dan menangkap siapa pun yang terbukti menjadi “pencopet” anggaran rakyat ini! 🚨 REALISASI BBM Rp576 JUTA TIDAK WAJAR — KELEBIHAN BAYAR PULUHAN JUTA TANPA ALASAN JELAS! Berdasarkan temuan pemeriksaan, realisasi belanja BBM sebesar Rp576.510.600,00 — gabungan Rp453.780.600,00 ditambah Rp122.730.000,00 — tidak dapat diyakini kewajarannya. Angka ini terkesan direkayasa tanpa dasar pemakaian yang masuk akal. Lebih mencurigakan, di Dinas Perhubungan ditemukan kelebihan pembayaran belanja BBM sebesar Rp49.774.129,00 — dari yang seharusnya hanya Rp40.000.000,00 justru dibayarkan Rp89.774.129,00! Artinya: uang rakyat dibayarkan melebihi kewajiban — tanpa alasan yang jelas. Siapa yang mengantongi selisih puluhan juta rupiah itu? ❌ LEMAH PENGAWASAN — CELAH PENCOPETAN ANGGARAN TERBUKA LEBAR! Kebocoran ini bukan kebetulan. Tiga pihak utama dinilai lalai dan membuka peluang penyimpangan: – ❌ Kepala SKPD terkait — tidak melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja bawahan secara memadai dalam merealisasikan belanja BBM – ❌ PPK terkait — belum melaksanakan pengendalian atas belanja BBM secara memadai – ❌ PPTK terkait — belum melakukan rekonsiliasi pemakaian BBM dan belum memverifikasi bukti pertanggungjawaban secara memadai Singkatnya: tidak ada yang memeriksa, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memastikan BBM itu benar-benar dipakai! Celah inilah yang dimanfaatkan untuk menggerogoti uang rakyat! 📑 JANJI PERBAIKAN SAJA TIDAK CUKUP — RAKYAT TUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN! Pemkab Purwakarta melalui Kepala DLH, Disperkim, DPUTR, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendidikan telah menyatakan sependapat dengan temuan tersebut dan berjanji akan melakukan perbaikan. Namun — janji saja tidak cukup! Rakyat butuh tindakan nyata dan pertanggungjawaban pidana! BPK memberikan rekomendasi tegas kepada Bupati Purwakarta untuk segera menginstruksikan: 1. Kepala SKPD terkait — memperketat pengawasan dan pengendalian belanja BBM 2. PPK terkait — segera proses penyetoran kelebihan pembayaran Rp49.774.129,00 ke Kas Daerah 3. PPTK terkait — lakukan rekonsiliasi dan verifikasi menyeluruh atas seluruh pemakaian dan bukti belanja BBM 4. Inspektur — lakukan pengujian dan verifikasi total atas belanja BBM Rp576.510.600,00. Jika ditemukan kelebihan, wajib disetorkan kembali seluruhnya! 💬 KOMENTAR TEGAS PIMPRED RAMBONEWS — ALI SOPIAN “Ini bukan sekadar kelebihan pembayaran atau kelalaian administrasi — ini adalah pencopetan terencana! Anggaran BBM ratusan juta tidak wajar, kelebihan bayar puluhan juta tanpa bukti yang jelas, tanpa pengawasan yang memadai — semua sengaja dibiarkan lembut agar mudah digerogoti! Saya katakan tegas: Kortas Tipidkor Polri segera turun ke Purwakarta! Periksa setiap liter BBM, periksa setiap nota pembelian, lacak ke mana uang itu mengalir! Siapa pun yang terbukti mengambil, proses hukum seberat-beratnya! Uang rakyat bukan uang jajan pejabat — ini darah dan keringat rakyat yang harus dijaga, bukan dicopet di balik meja birokrasi!” RAMBONEWS.ID akan terus memantau perkembangan kasus ini. Kami kembali menegaskan: Kortas Tipidkor Polri, jangan diam! Turun ke Purwakarta sekarang, buktikan bahwa hukum masih berlaku untuk semua orang — termasuk mereka yang menyamar sebagai pejabat negara namun berperilaku layaknya penjahat! Uang Rakyat Adalah Amanah — Bukan Sasaran Copetan! Siapa yang Mengambil, Harus Bertanggung Jawab! TIM RAMBO NEWS Views: 48 Navigasi pos BANCAKAN APBD PURWAKARTA: BELANJA RUMAH TANGGA KDH DAN SEKDA BOCOR RATUSAN JUTA — “MALING TERIAK MALING” GUSTI PARDAMEAN NASUTION: TAMBANG PULO PADANG EKS PT M3 — JANGAN HANYA PENINDAKAN! MASYARAKAT BUTUH JALAN KELUAR, BUPATI MADINA DIMINTA HADIRKAN SOLUSI NYATA!
