PRABUMULIH, 18 AGUSTUS 2026 — Ratusan miliar rupiah anggaran jalan di Kota Prabumulih diduga bermasalah berat! Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN-RI) Komite Unit Kota Prabumulih resmi menyiapkan Laporan Pengaduan Masyarakat (Lapdumas) ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mendalami dugaan penyimpangan pada 19 paket pekerjaan jalan Dinas PUPR Kota Prabumulih TA 2025 senilai Rp38.591.301.000! ⚠️ DUA KLUSTER, DUA KECURANGAN BERBEDA — SEMUA HARUS DIPERIKSA! WRC PAN-RI menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan menemukan dugaan ketidaksesuaian yang sangat serius di dua kelompok proyek: 🔴 KLUSTER 1 — 12 PAKET BETON RP4,8 MILIAR: TEBAL BETON DAN MUTU DISEMENTANGKAN? – 12 paket pekerjaan beton dengan nilai sekitar Rp4,848 MILIAR dikaitkan dengan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD! – WRC menyoroti: Apakah beton sesuai spesifikasi? Apakah ketebalan sesuai kontrak? Apakah dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, dan pelaksanaan benar-benar sesuai aturan? – Pokir DPRD BUKAN Kunci Segala Hal! Proses pengusulan, penganggaran, pengadaan, hingga pelaksanaan WAJIB PATUH ATURAN! Jangan sampai Pokir dijadikan alasan untuk melewati prosedur dan menurunkan kualitas! 🔴 KLUSTER 2 — 7 PAKET ASPAL RP33,7 MILIAR: KEPADATAN ASPAL DIBAWAH STANDAR? – 7 paket pekerjaan aspal senilai Rp33,743 MILIAR! – Hasil pemeriksaan menunjukkan kepadatan aspal hanya 94,55% dan 95,37% — DI BAWAH STANDAR YANG DIJANJIKAN! – WRC minta APH periksa: Volume material, Job Mix Formula, hasil core drill, hasil pengujian, pengawasan, hingga pembayaran! Kalau aspal tidak padat — jalan cepat rusak, uang rakyat terbuang sia-sia! WRC PAN-RI: JANGAN HANYA BAHAS ADMINISTRASI — TURUN KE LAPANGAN, CEK FISIKNYA! “Kami menyiapkan Lapdumas ini BUKAN untuk menghakimi — TAPI MEMASTIKAN UANG RAKYAT TIDAK HILANG! APH wajib mencocokkan kontrak, spesifikasi, pembayaran, DAN KONDISI FISIK DI LAPANGAN! Jangan hanya percaya kertas — karena kertas bisa dimanipulasi, tapi jalan yang rusak tidak bisa berbohong!” — Pebrianto, Ketua Unit WRC PAN-RI Kota Prabumulih “Kalau ditemukan ketidaksesuaian yang merugikan keuangan daerah — PROSES SESUAI HUKUM! Jangan biarkan pembahasan administratif jadi tameng pelaku penyimpangan! Siapa yang tanda tangan, siapa yang awasi, siapa yang bayar — SEMUA HARUS BERTANGGUNG JAWAB!” — Suandi, Divisi Pengawasan dan Penindakan WRC PAN-RI APA YANG HARUS DIPERIKSA APH? INI DAFTAR LENGKAPNYA! WRC PAN-RI meminta APH menyelidiki secara menyeluruh: – ✅ Dokumen perencanaan, pengadaan, kontrak — Apakah sesuai prosedur? – ✅ Spesifikasi teknis, ketebalan beton, kepadatan aspal — Apakah sesuai kontrak? – ✅ Hasil pengujian, core drill, laporan pengawasan — Apakah benar-benar dilakukan? – ✅ Proses penganggaran dan kaitan dengan Pokir DPRD — Apakah dipaksakan tanpa kajian teknis? – ✅ Dokumen pembayaran dan berita acara serah terima — Apakah dibayar penuh padahal kualitas kurang? – ✅ Pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di setiap tahap — Siapa yang menyetujui, siapa yang tanda tangan, siapa yang awasi? TEGAS! RAMBO NEWS: JALAN BUKAN MAIN-MAIN — RP38,5 MILIAR HARUS DIJELASKAN! “Kota Prabumulih punya anggaran jalan Rp38,5 MILIAR — itu uang rakyat yang harusnya menghasilkan jalan kuat, awet, dan aman! Tapi apa yang terjadi? Beton diragukan ketebalannya, aspal kepadatannya di bawah standar, dan banyak paket dikaitkan dengan Pokir DPRD! Apakah Pokir dijadikan pintu belakang untuk proyek tanpa kajian teknis matang?” “Pokir DPRD BUKAN izin melanggar aturan! BUKAN alasan menurunkan kualitas! BUKAN tameng untuk pembayaran tanpa verifikasi fisik! Kalau memang proyek itu benar-benar dibutuhkan — buktikan dengan kualitas, bukan dengan kertas yang penuh tandatangan!” “Kami mendukung langkah WRC PAN-RI! APH — KEJAKSAAN, POLISI, KPK — LAKUKAN PENYELIDIKAN SEKARANG! Turun ke lapangan, bor beton, tes aspal, hitung volume sebenarnya! Kalau terbukti ada yang main — TANGKAP DAN ADILI! Rakyat Prabumulih sudah cukup lama menanggung jalan rusak — jangan sampai uang miliaran rupiah lagi habis tanpa hasil!” — RAMBO NEWS — Mengawal Setiap Rupiah Uang Rakyat! 📢 TUNTUTAN RAMBO NEWS — HARUS DILAKSANAKAN SEKARANG! ✅ APH WAJIB VERIFIKASI FISIK — Bor beton, tes kepadatan aspal, ukur ketebalan di lokasi asli! Jangan hanya di kantor! ✅ TELUSURI PROSES POKIR — Apakah ada tekanan atau pemaksaan penganggaran yang melewati kajian teknis? ✅ PERIKSA SEMUA PIHAK — DPRD, PUPR, Pengawas, Kontraktor, Pejabat Pembuat Komitmen — SEMUA HARUS DIPERIKSA! ✅ HITUNG KERUGIAN NEGARA — Kalau kualitas di bawah kontrak, kurangi pembayaran! Kalau sudah dibayar — TARIK KEMBALI! ✅ PUBLIKASIKAN HASIL — Rakyat Prabumulih berhak tahu: Apakah Rp38,5 Miliar itu menghasilkan jalan yang layak atau hanya jalan yang cepat rusak? ⚠️ PERINGATAN KERAS: Jalan yang rusak bukan cuma soal aspal dan beton — itu soal nyawa dan kesejahteraan rakyat! Kalau anggaran miliaran rupiah habis tapi jalan tetap rusak — berarti ada yang mencuri masa depan Prabumulih! Dan itu TIDAK AKAN KAMI DIAMKAN! Sumber: WRC PAN-RI Komite Unit Kota Prabumulih — Laporan Pengaduan Masyarakat berbasis LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan TA 2025, 17 Agustus 2026. RAMBO NEWS — TAJAM, TEGAS, TAK KENAL AMPUN! Post Views: 46 Navigasi pos SUBANG RUGI PULUHAN MILIAR! PENDAPATAN DAERAH BOCOR — ANGKA DIPALSUKAN, REALITAS JATUH! Dua Tahun Berturut-turut Bocorkan APBD demi Instansi Vertikal, Ali Sopyan Pimpinan Umum Rajawali News Geram Wali Kota Prabumulih Pasrah Akui Temuan BPK
