RAMBO NEWS | BANYUASIN, 11 Agustus 2026 — Anggaran perjalanan dinas Kabupaten Banyuasin tahun 2025 mencapai Rp66,2 miliar dan hampir seluruhnya dicairkan, yaitu Rp61,4 miliar. Namun hasil pemeriksaan BPK membongkar fakta mencurigakan: sebesar Rp59.438.600 pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagian besar, yaitu Rp56.778.600, adalah perjalanan dinas ganda di tujuh SKPD. Artinya: satu perjalanan nyata, dibebankan ke beberapa surat tugas dalam waktu yang bersamaan. Uang rakyat dibayarkan berkali-kali untuk hal yang sama! ANGKA YANG BERBICARA Uraian Nilai Anggaran Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 Rp66.200.209.931 Realisasi Pembayaran Rp61.413.886.038 (92,77%) Temuan ketidakpatuhan BPK Rp59.438.600 Perjalanan dinas ganda di 7 SKPD Rp56.778.600 Kelebihan pembayaran di Setda yang wajib dikembalikan Rp11.780.000 POLA YANG SANGAT MENCURIGAKAN — DARI AWAL SUDAH DIATUR? Hasil pemeriksaan dokumen, konfirmasi ke instansi tujuan, hotel, maskapai, hingga wawancara kepada pelaksana perjalanan dinas membuktikan adanya pola yang sangat mencurigakan: Perjalanan beririsan, beberapa surat tugas sekaligus — orang yang sama, waktu yang sama, ke tempat yang sama, tapi dilaporkan sebagai kegiatan berbeda dan dicairkan biayanya berkali-kali. Ini bukan kelalaian — ini cara menyedot uang dengan menyembunyikannya di banyak surat tugas! Verifikasi tidak berfungsi sama sekali — PPK dan PPTK seolah tidak memeriksa tanggal, nama, waktu, dan lokasi. Dokumen yang jelas-jelas tumpang tindih tetap disahkan dan dicairkan. Apakah benar tidak tahu, atau sengaja mengabaikan? Rp11,78 juta di Setda terbukti kelebihan bayar — sudah pasti ada yang menerima lebih dari yang berhak. Berapa lagi yang belum terungkap di SKPD lainnya? SIAPA YANG LEMAH DAN SIAPA YANG DIUNTUNGKAN? BPK mencatat penyebabnya: Kepala SKPD kurang mengawasi, PPK dan PPTK kurang teliti memverifikasi. Tapi rakyat tidak cukup hanya dengan kata “kurang”. “Kalau satu perjalanan bisa didaftarkan dua kali, berarti ada yang membiarkannya lewat. Kalau tujuh SKPD melakukannya, berarti ini bukan kesalahan orang per orang — ini sudah menjadi kebiasaan yang dibiarkan tumbuh!” TEGAS RAMBO NEWS: KEMANA RP59 JUTA ITU PERGI? “Rp61,4 miliar untuk perjalanan dinas — uang yang sangat besar! Jika dalam jumlah itu masih ada Rp59 juta yang jelas-jelas fiktif, bayangkan berapa yang tersembunyi di baliknya. Satu perjalanan, beberapa surat tugas, beberapa kali klaim — itu bukan administrasi yang salah, itu mekanisme pencurian yang dirapikan!” “Rp11,78 juta di Setda sudah terbukti kelebihan bayar dan wajib disetor kembali. Tapi yang Rp56,7 juta di tujuh SKPD lainnya — siapa yang menerima? Siapa yang menandatangani surat tugas ganda? Siapa yang menyetujui pembayarannya? Semua nama itu wajib dipublikasikan!” “Kepala SKPD tidak bisa sembunyi di balik alasan ‘kurang awas’. Mengawasi uang rakyat itu tugas utama mereka. Jika tidak mampu mengawasi, mundur saja. Jangan biarkan kantong pribadi yang bertambah tebal sementara rakyat yang makin susah!” “Bupati Banyuasin sudah menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti. Maka buktikan! Jangan hanya menyuruh lebih teliti ke depannya. Telusuri ke belakang — lacak setiap surat tugas yang tumpang tindih, tarik kembali setiap rupiah yang diterima secara berlebihan, dan serahkan ke penegak hukum jika ada unsur kesengajaan!” “Rambo News terus mengawasi. Uang rakyat yang satu rupiah pun tidak boleh hilang tanpa jejak. Siapa yang main ganda, kami yang akan mengungkapnya!” ✅ TINDAK LANJUT YANG WAJIB DILAKUKAN BPK merekomendasikan: ✅ Kepala SKPD perketat pengawasan dan pengendalian ✅ PPK & PPTK wajib memverifikasi dengan cermat setiap dokumen ✅ Rp11.780.000 kelebihan bayar di Setda wajib disetor kembali ke Kas Daerah Tapi Rambo News menuntut lebih: 🔴 Lacak siapa saja yang menerima pembayaran ganda di seluruh tujuh SKPD 🔴 Tarik kembali seluruh Rp59.438.600 yang tidak berhak dibayarkan 🔴 Periksa apakah pola ini terjadi di tahun-tahun sebelumnya 🔴 Serahkan ke Kejaksaan jika ditemukan unsur kesengajaan merugikan negara Redaksi Rambo News “Saatnya Rakyat Bersuara” Post Views: 41 Navigasi pos RP1,5 MILIAR BELI SERAGAM —BANYU ASIN – PPK TENTUKAN PENYEDIA SEBELUM CARI HARGA, HARGA DIPERMAINKAN, NEGARA RUGI RP264 JUTA! RP1,9 TRILIUN BANTUAN KHUSUS SUMSEL DIANGGARKAN TANPA RUMUS, TANPA UKURAN — ALASAN DIBUAT BELAKANGAN, UANG MENGALIR TIDAK MERATA!
