TANGKAP GEROMBOLAN KORUPTOR BERJEMAAH DI PEMKAB BOGOR

BOGOR— RAMBO NEWS, 21 OKTOBER 2026,FAKTA MENGGUNCANG

Uraian Nilai
Belanja Paket Meeting 17 SKPD Tidak Sesuai Rp232.743.240,00
Pemborosan Minimal Terindikasi Rp4.685.293.936,00
PPh Pasal 23 Tidak Dipotong & Belum Disetorkan Rp207.345.420,00
SKPD Terlibat 17 Satuan Kerja

INTI MASALAH: Belanja paket meeting di 17 SKPD Pemkab Bogor terbukti tidak sesuai ketentuan. Pemborosan terindikasi mencapai Rp4,6 MILIAR lebih. PPh Pasal 23 sebesar Rp207 juta tidak dipotong, tidak disetorkan ke kas negara. Saat dikonfirmasi, Sekda dan Kadisdik BOGOR TIDAK ADA DI TEMPAT!

RINCIAN TEMUAN BPK

1. Paket Meeting Dibayar Tidak Sesuai Ketentuan

– 120 kegiatan paket meeting di 17 SKPD dibayar melebihi harga wajar/tidak sesuai ketentuan sebesar Rp232.743.240,00
– Pemborosan minimal yang terindikasi: Rp4.685.293.936,00 — angka yang sangat fantastis!
– PPh Pasal 23 sebesar Rp207.345.420,00 tidak dipotong saat pembayaran ke hotel, sehingga belum disetorkan ke kas negara

2. Saat Dikonfirmasi — Petinggi Menghilang

Tim Relawan Rakyat Membela Prabowo (Rambo) Nusantara saat hendak mengonfirmasi temuan tersebut kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor — keduanya tidak ada di tempat. Berita ini dimuat apa adanya, karena pertanggungjawaban harus tetap dipertanyakan meskipun pihak terkait tidak hadir.

KOMENTAR TEGAS ALI SOPIAN — WASEKJEN RAMBO NUSANTARA

“TANGKAP GEROMBOLAN KORUPTOR BERJEMAAH DI PEMKAB BOGOR!”

“Rp4,6 MILIAR lebih pemborosan dari paket meeting saja — dan ini terjadi di 17 SKPD sekaligus! Bukan satu kesalahan, tapi pola berjemaah. Ini bukan kecerobohan, ini sengaja merugikan keuangan negara!”

“Ironisnya — saat kami datang menagih kebenaran, Sekda dan Kadisdik tidak ada di tempat. Apakah ini kebetulan atau sengaja menghindar? Rakyat punya hak tahu kemana perginya miliaran rupiah uang mereka. Menghindar bukan jawaban!”

“Kami minta jajaran KORTAS TIPIDKOR POLRI segera turun ke Pemkab Bogor. Usut tuntas siapa yang menyuruh, siapa yang menikmati, dan siapa yang menutupi. PPh yang tidak disetorkan saja sudah Rp207 juta — itu tindak pidana yang nyata. Jangan biarkan gerombolan ini lari dari tanggung jawab!”

REKOMENDASI BPK & TINDAK LANJUT BUPATI
Yang Harus Dilakukan:

No Tindakan Penanggung Jawab
1 Setorkan PPh Pasal 23 yang tidak dipotong: Rp207.345.420,00 Kepala SKPD & Bendahara Pengeluaran 17 SKPD
2 Tingkatkan pengawasan rapat/seminar — hemat & efisien Kepala Dinas Pendidikan
3 Perbaiki penentuan jenis paket meeting agar tidak boros PPTK terkait
4 Pulihkan kerugian akibat pemborosan minimal Rp4.685 Miliar Bupati Bogor & seluruh pihak terlibat

TUNTUTAN RAMBO NEWS — TANPA AMPUN, TANPA TUNDA

1. KORTAS TIPIDKOR POLRI SEGERA TURUN — BUKA PENYIDIKAN RESMI
Ini bukan sekadar temuan administrasi. Pemborosan miliaran rupiah + ketidakpatuhan perpajakan di 17 SKPD sekaligus adalah dugaan tindak pidana korupsi yang jelas. Kami moga KORTAS Tipidkor Polri segera menetapkan prioritas dan turun ke lokasi.

2. PUBLIKASIKAN NAMA — SIAPA SAJA YANG BERTANGGUNG JAWAB
17 SKPD mana saja yang terlibat? Siapa PPTK-nya? Siapa Kepala Dinasnya? Rakyat berhak tahu siapa yang memboroskan uang mereka. Sembunyi-sembunyi hanya menambah kecurigaan.

3. SETORKAN PPh YANG DIPOTONG — DALAM 14 HARI KERJA
Rp207.345.420,00 harus sudah masuk ke Kas Negara. Jika tidak, pertanggungjawaban pidana harus ditempuh terhadap setiap bendahara yang lalai memotong dan menyetorkannya.

4. JANGAN HANYA JANJI — LAPORKAN HASILNYA KE PUBLIK
Bupati Bogor menyatakan akan menginstruksikan — bagus. Tapi instruksi tanpa pengawasan hanyalah angin lalu. Laporan hasil penyetoran dan pemulihan kerugian harus dipublikasikan secara terbuka. Kami akan pantau terus — dan jika tidak ada kemajuan, kami ajukan ke jalur hukum yang lebih tinggi.

“Rakyat tidak butuh alasan, rakyat butuh uangnya kembali. Siapa yang mengambil, harus mengembalikan — berlipat ganda. Siapa yang melindungi, ikut bertanggung jawab. Kebenaran tidak bisa ditunda, keadilan tidak bisa ditawar!”

— Ali Sopian, Wasekjen Rambo Nusantara’

Sumber: LHP BPK RI — Pemkab Bogor | Penerbit: Rambo News | Tanggal: 21 Oktober 2026
“Rambo News — Berani Bongkar, Tak Gentar Menegakkan Kebenaran”