OKU SELATAN — RAMBO NEWS, 18 OKTOBER 2026,FAKTA MENGEJUTKAN: DEFISIT RIIL RP219,5 MILIARDA Berdasarkan LHP BPK RI No. 48.B/LHP/XVIII.PLG/05/2025 tanggal 25 Mei 2025, terungkap fakta serius: – Defisit riil Pemkab OKU Selatan: Rp219.509.882.433,33 – Batas maksimal yang diizinkan: 3,55% dari perkiraan pendapatan daerah – Defisit yang direncanakan dalam APBD: Rp52.699.750.070,00 – Fakta di lapangan: Jauh melampaui batas yang ditetapkan Menteri Keuangan! Pertanyaannya: ke mana perginya uang ratusan miliar itu, dan mengapa defisit membengkak 4 kali lipat dari rencana? TIGA MASALAH FATAL PENGELOLAAN KEUANGAN Dana Dikeluarkan Tanpa Mempertimbangkan Ketersediaan Dana Surat penyediaan dana diterbitkan bukan berdasarkan uang yang benar-benar ada. Ini ibarat menulis cek saldo nol — tapi uangnya tetap cair. Kas Terbatas Penggunaannya Digunakan Sembarangan Dana yang memiliki peruntukan khusus dicampur dan dipakai untuk keperluan lain. Ini pelanggaran aturan yang berisiko besar. BELUM ADA STRATEGI BAYAR UTANG — RISIKO BANGKRUT NYATA! Pemkab OKU Selatan mengalami defisit ratusan miliar — tapi belum memiliki strategi menangani risiko solvabilitas. Artinya: tidak ada rencana jelas bagaimana membayar utang tersebut. TINDAK LANJUT BELUM MEMUASKAN BPK sudah memberi rekomendasi, dan Bupati sudah mengeluarkan Surat Perintah. Namun sampai Semester II Tahun 2025: – Rencana aksi mengatasi defisit belum sesuai harapan – Penyelesaian utang belanja belum komprehensif – Manajemen kas daerah belum ada pedoman tertulis Dokumen tertulis ada di atas kertas — tapi di lapangan? Masih sama saja. KOMENTAR TEGAS ALI SOPIAN — KETUA TEAM V PEMBURU FAKTA, RAMBO NEWS “APBD dan APBN OKU Selatan harus ditelusuri tuntas. Defisit riil Rp219,5 MILIARDA — sementara batas yang diizinkan jauh di bawah itu. Ini bukan sekadar kesalahan hitung. Ini indikasi kuat bahwa APBD OKU Selatan telah dijadikan bancakan gerombolan pejabat!” “Defisit membengkak, utang menumpuk, strategi kosong — dan yang dilakukan hanya surat-menyurat perintah yang tidak dijalankan. Rakyat tidak butuh surat perintah, rakyat butuh pertanggungjawaban uang ratusan miliar yang hilang itu!” “Kami mendesak KPK RI segera turun ke Pemkab OKU Selatan. Bukan sekadar memantau, tapi mengusut tuntas siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran ratusan miliar ini. Jangan biarkan APBD menjadi ladang panen para pejabat bangsat di tengah rakyat yang masih hidup susah!” TUNTUTAN RAMBO NEWS 1. KPK RI WAJIB SEGERA TURUN KE OKU SELATAN Lakukan penyelidikan mendalam atas pengelolaan APBD dan APBN OKU Selatan. Lacak aliran dana yang menyebabkan defisit ratusan miliar. 2. PUBLIKKAN RINCI UTANG DAN DEFISIT SECARA TERBUKA Masyarakat berhak tahu: utang kepada siapa? Kapan jatuh tempo? Berapa bunganya? Dan dari mana sumber pembayarannya? Transparansi mutlak diperlukan. 3. EVALUASI KINERJA TAPD DAN BPKAD Jika sampai Semester II tindak lanjut rekomendasi belum sesuai — maka pimpinan TAPD dan BPKAD harus dievaluasi. Surat perintah yang tidak berarti tindakan = pembohongan publik. 4. DPRD WAJIB MEMANGGIL BUPATI DAN BERTANYA JELAS Defisit Rp219 miliar bukan angka kecil. DPRD OKU Selatan tidak boleh diam. Panggil Bupati, minta pertanggungjawaban tertulis, dan publikaskan ke seluruh masyarakat. “Uang rakyat yang hilang harus ditemukan. Siapa yang mengambil, harus mengembalikan — dan diproses hukum. Di OKU Selatan, keadilan tidak boleh jadi barang mahal.” — Ali Sopian, Ketua Team V Pemburu Fakta, Rambo News Sumber: LHP BPK RI No. 48.B/LHP/XVIII.PLG/05/2025 | Laporan: Rambo News | Tanggal: 18 Oktober 2026 “APBD bukan dompet pribadi. Siapa yang merampok uang rakyat, wajib diusut sampai tuntas.” Views: 24 Navigasi pos BONGKAR BPK: RP783 JUTA BELANJA TANPA BUKTI DI SETDA OKU SELATAN — DOKUMEN DIBUAT ORANG YANG BUKAN TUGASNYA! BPK BONGKAR: RATUSAN TRILIUN SUBSIDI BBM TIDAK SESUAI FAKTA — PERTAMINA PATRA NIAGA DIDUGA LEBIH TAGIH RAKYAT!
