HONORARIUM GRATISAN Rp2,6 MILIAR! 5 SKPD PALEMBANG LANGGAR ATURAN — TIM TETAP DIBAYAR HONOR, PEJABAT DAPAT DUA KALI GAJI, NON-ASN DIGAJI UANG NEGARA! WAJIB DIKEMBALIKAN! PALEMBANG — RAMBO NEWS, 30 SEPTEMBER 2026 — SKANDAL HONORARIUM MENGGUNCANG PALEMBANG! Pemeriksaan BPK membongkar Rp2.684.789.000 Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan di 5 SKPD Kota Palembang TIDAK MEMENUHI SYARAT HUKUM! Tim yang tugasnya sudah rutin bertahun-tahun tetap dibayar honor, tim internal dinas diklaim tim lintas sektor, pejabat negara menerima bayaran ganda, bahkan warga sipil dan non-ASN digaji dari kas daerah! Ini bukan sekadar kekeliruan administrasi — ini PENGELUARAN UANG NEGARA SECARA ILEGAL YANG TERUS DIULANG! KERUGIAN NYATA — RATUSAN JUTA DIBAYAR TANPA DASAR YANG SAH! Tabel SKPD Nilai Dibayarkan Kelemahan & Kelebihan Pembayaran Status Dinas Kesehatan Rp15.000.000 Rp14.250.000 — SK cuma Kepala Dinas, Bukan Wali Kota/Sekda! Sudah disetor DPPKB Rp17.039.000 Rp15.851.000 — Tim internal dinas, BUKAN lintas SKPD! Sudah disetor Dinas Tenaga Kerja Rp246.000.000 Rp30.600.000 — Tim rutin sejak 2021, BUKAN temporer! ASN dapat ganda! Sudah disetor Satpol PP Rp2.388.750.000 Rp2.388.750.000 — Dibayarkan ke NON-ASN/Satgas Linmas! Bukan unsur SKPD! BELUM DIKEMBALIKAN! Bappeda Litbang Rp18.000.000 — Dibayarkan ke pihak eksternal non-pemerintah! SK cuma Kepala Badan! ⚠️ BELUM DIKEMBALIKAN! PPKom — 29 SKPD Rp389.882.750 Rp365.062.750 — PA/KPA dapat honor PPKom! Padahal itu TUGAS POKOK! ⚠️ Sisa Rp24.820.000 BELUM DIKEMBALIKAN! PJ Keuangan — 9 SKPD Rp123.722.000 Rp110.929.500 — PA dapat honor KPA! TIDAK SESUAI PERPRES! ⚠️ Sisa Rp12.792.500 BELUM DIKEMBALIKAN! TOTAL KERUGIAN DAERAH Rp2.684.789.000 Rp37.612.500 WAJIB DIKEMBALIKAN SEGERA! MASIH BANYAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN! 5 MODUS PELANGGARAN TERBUKTI — SEMUA MELANGGAR ATURAN SECARA TERANG-TERANGAN! DINAS KESEHATAN — KEPUTUSAN KEPALA DINAS TIDAK SAH! – Bayar honor ke ASN Dinas PUPR — tapi SK cuma Kepala Dinas Kesehatan! Bukan Wali Kota maupun Sekretaris Daerah! — DILANGGAR! – Aturan TEGAS: Honor Tim Pelaksana WAJIB berdasarkan Keputusan Wali Kota atau Sekda! — DILANGGAR! – Rp14.250.000 sudah disetor — tapi kenapa sampai terjadi? Siapa yang tanda tangan pembayaran? DPPKB — TIM INTERNAL DIKLAIM TIM LINTAS SEKTOR! – Tim hanya dari internal DPPKB — TIDAK lintas SKPD! — TIDAK MEMENUHI SYARAT! – Kegiatan murni internal — BUKAN bersifat koordinatif antar instansi! — DILANGGAR! – Rp15.851.000 sudah disetor — tapi pola ini masih berulang di SKPD lain! DINAS TENAGA KERJA — TIM RUTIN 5 TAHUN MASIH DIBAYAR HONOR! – Tim Tripartit & Dewan Pengupahan sudah berjalan sejak 2021 — BUKAN temporer! — TIDAK BERHAK ATAS HONOR TIM! – ASN Dinsnaker dapat honor — padahal itu tugas pokok & fungsi! — BAYARAN GANDA! – Unsur APINDO & KSPSI juga dibayar — padahal mereka BUKAN ASN! — DANA NEGARA DIALIHKAN KE PIHAK SWASTA! – Rp30.600.000 sudah disetor — tapi Rp90 JUTA ke pihak swasta belum disentuh! SATPOL PP — Rp2,3 MILIAR KE WARGA SIPIL! BUKAN PEGAWAI NEGARA! – Satgas Linmas Kecamatan & Kelurahan — BUKAN unsur SKPD/PNS! — TIDAK BERHAK HONOR TIM PELAKSANA! – BPK sudah ingatkan sejak LHP 2024 — TAPI TETAP DIBAYAR LAGI DI 2025! — MENYENGAJAKAN PELANGGARAN! – Seharusnya dibebankan sebagai biaya operasional, BUKAN honor tim! — SALAH OBJEK PEMBAYARAN SECARA SENGaja! – Rp2.388.750.000 — BELUM DIKEMBALIKAN! Ini kerugian daerah yang sangat besar! BAPPEDA LITBANG — HONOR UNTUK PIHAK EKSTERNAL! – Dibayarkan ke tenaga ahli SIG — BUKAN pegawai pemerintah! — TIDAK MEMENUHI SYARAT! – SK cuma Kepala Bappeda — Bukan Wali Kota/Sekda! — TIDAK SAH! – Rp18.000.000 — BELUM DIKEMBALIKAN! HONOR PPKom & PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN — PEJABAT DAPAT DUA KALI GAJI! PPKom — 29 SKPD, 31 Orang PA/KPA – PA/KPA merangkap PPKom — itu TUGAS POKOK! TIDAK boleh dibayar honor terpisah! — DILANGGAR! – Perpres 33/2020 & 72/2025 TIDAK mengatur honor PPKom untuk PA/KPA! — TIDAK SAH! – Agustus 2025 sudah dihapus — tapi Januari–Juli tetap dibayarkan! — TIDAK MEMEDOMAN PERATURAN! – Rp24.820.000 sisa belum disetor! — WAJIB DIKEMBALIKAN! Penanggung Jawab Keuangan — 9 SKPD, 11 Orang PA – PA dibayar honor KPA — padahal Perpres TIDAK mengatur honor untuk PA! — TIDAK SAH! – Honor KPA hanya untuk KPA, PPTK, Bendahara — BUKAN PA! — DILANGGAR! – Rp12.792.500 sisa belum disetor! — WAJIB DIKEMBALIKAN! MELANGGAR HUKUM SECARA TERANG-TERANGAN! Tabel Dasar Hukum Pelanggaran Nyata Perpres No. 33/2020 & No. 72/2025 Honor Tim Pelaksana HARUS temporer, lintas SKPD, berdasarkan SK Wali Kota/Sekda — SEMUA DILANGGAR! Perpres No. 33/2020 Lampiran I 1.1 & 1.2 Honor PPKom & Penanggung Jawab Keuangan TIDAK untuk PA/KPA — DILANGGAR! Permendagri No. 77/2020 Setiap pengeluaran WAJIB sesuai ketentuan & bukti sah — DILANGGAR! SBU Kota Palembang Tim HARUS lintas SKPD, temporer, SK Wali Kota/Sekda — DILANGGAR! KESIMPULAN TEGAS: Semua pembayaran di atas TIDAK SAH SECARA HUKUM! Setiap rupiah = kerugian daerah! Yang menerima WAJIB kembalikan 100% ke Kas Daerah! Yang menandatangani pembayaran juga WAJIB bertanggung jawab! KOMENTAR TEGAS TIM RAMBO NEWS! Rp2,6 MILIAR DIBAYAR TANPA DASAR HUKUM! Tim yang sudah rutin 5 tahun masih dapat honor? Itu bukan tim — itu tugas tetap! Non-ASN digaji uang negara? Itu bukan honor — itu pengalihan dana negara ke pihak yang tidak berhak! Pejabat dapat bayaran ganda untuk tugas yang sama? Itu namanya korupsi halus! Kepala SKPD, PPK, PPTK, Bendahara — SEMUA WAJIB BERTANGGUNG JAWAB! Tugasnya mengawasi, tapi malah membiarkan pembayaran yang salah! Kalau tidak paham aturan — BELAJAR, BUKAN MEMBAYAR DULU! Wali Kota Palembang WAJIB: 1. TARIK SEMUA — Rp37.612.500 sisa WAJIB disetor ke Kas Daerah SEKARANG! Termasuk Rp2,3 MILIAR Satpol PP yang belum disentuh! 2. PERIKSA ULANG — Seluruh pembayaran honor sejak 2021! Siapa tahu ada yang belum ketahuan! 3. TINDAK LANJUT — Siapa yang tanda tangan pembayaran, dia yang bertanggung jawab! Jangan cuma tarik uangnya — proses juga yang lalai! 4. SOSIALISASI — Semua SKPD WAJIB paham aturan honorarium! Jangan lagi pakai alasan ‘tidak tahu’ — itu alasan paling murahan! Uang rakyat bukan untuk dibagi-bagi sebagai bonus tambahan! Satu tugas, satu gaji — itu aturan! Yang melanggar WAJIB kembalikan dan WAJIB dihukum!”** — TIM RAMBO NEWS — TEGAS, BERANI, MEMBELA KEPENTINGAN RAKYAT! SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB? TIDAK ADA YANG LEPAS! – KEPALA SKPD — TIDAK MENGAWASI! — Tahu atau sengaja tidak tahu? – PPK & PPTK — TIDAK MEMERIKSA KETENTUAN! — Bayar dulu, tanya kemudian! – KEPALA SUBBAG KEUANGAN — TIDAK MEMEDOMANI SBU! — Verifikasi tanpa aturan! – BENDAHARA — TANPA CEK SAHNYA DOKUMEN! — Cairkan dana tanpa bukti sah! – PENERIMA — YANG TIDAK BERHAK WAJIB KEMBALIKAN! — ASN, non-ASN, pihak swasta — SEMUA! SEMUA TERLIBAT — DARI PENYUSUN HINGGA PENERIMA! TIDAK ADA YANG BISA KATAKAN “SAYA CUMA MELAKSANAKAN PERINTAH”! Setiap pejabat wajib paham aturan! Kalau tidak paham — mundur saja! REKOMENDASI BPK — WAJIB DILAKSANAKAN! – Kepala SKPD WAJIB lebih cermat usulkan kegiatan & awasi pembayaran! – PPK & PPTK WAJIB verifikasi sesuai ketentuan sebelum bayar! – Kepala Subbag Keuangan WAJIB pedomani SBU saat verifikasi! – Bendahara WAJIB cek standar harga sebelum bayar! – Kelebihan Rp37.612.500 WAJIB disetor ke Kas Daerah! — DPPKB, Perpustakaan, Dinas PP & PA! RAMBO NEWS — TIDAK TAKUT, TIDAK LULUH, DEMI KEADILAN! © 2026 RAMBO NEWS Views: 39 Navigasi pos BUNGKAM TOTAL! Rp485 JUTA BELANJA KANTOR KEMENAG MURATARA TANPA RINCIAN — ANGGARAN SILUMAN, MELANGGAR UU KIP! PUBLIK ANCAM LAPOR KE KOMISI INFORMASI & PENEGAK HUKUM! MABUK BBM! DINAS LH BEKASI MENYEDOT Rp11 MILIAR — Rp320 JUTA HILANG TANPA JEJAK! SISTEM MYPERTAMINA DITUTUP MATA, KUPON KERTAS JADI ALAT KECURANGAN! KPK WAJIB USUT TUNTAS!
