• BANDUNG BARAT- RAMBO NEWS Ali Sopyan — TEM KHUSUS Watch Relation of Corruption Pengawas Aset & Keuangan Negara Republik Indonesia17 Agustus 2026

FAKTA MENGERIKAN — BUKAN ANGKA BIASA, INI KERUNTUHAN KEUANGAN NEGARA!

BPK membongkar data yang MENGGEMPARKAN! Pemkab Bandung Barat dalam kurun waktu 2020–2023 mengalami keruntuhan keuangan yang tidak masuk akal! Utang melonjak ribuan persen, kas daerah merosot 90%, dan dana transfer negara sebesar Rp66 MILIAR HILANG TAK JELAS!

“Puluhan miliar rupiah dana rakyat seharusnya ada di kas daerah — tapi HILANG! Ini bukan kesalahan administrasi — ini PENGKORUPSIAN BESAR-BESARAN yang dilakukan secara terprogram!” — Ali Sopyan

DATA BPK — ANGKA YANG MEMBUKTIKAN KEBOCORAN SISTEMIK!

UTANG JANGKA PENDEK NAIK 3.066% — DARI RP9 MILIAR JADI RP286 MILIAR!

Tahun Utang Jangka Pendek Kenaikan

2020 Rp9.127.542.376,00 —

2023 Rp286.951.405.878,68 NAIK 3.066%!

Dalam 3 tahun, utang daerah melonjak 30 KALI LIPAT! Itu bukan pembangunan — itu PEMBOROSAN SENGGAJA! Siapa yang memerintahkan meminjam? Ke mana uangnya pergi?

UTANG BELANJA NAIK 2.058% — DARI RP8,5 MILIAR JADI RP184 MILIAR!

Uraian 2020 2023 Kenaikan

Utang Belanja Rp8.551.367.209,00 Rp184.596.106.792,68 2.058%!

Utang belanja meroket 20 KALI LIPAT! Padahal kas daerah justru HABIS! Ini artinya: BELANJA BERLEBIHAN TANPA PENGENDALIAN! Dan rakyat yang akan membayarnya nanti!

KAS DAERAH MEROSOT 90% — DARI RP104 MILIAR TINGGAL RP10 MILIAR!

Tahun Saldo Kas di Kas Daerah Penurunan

2020 Rp104.045.411.024,00 —

2023 Rp10.331.784.992,00 TURUN 90%!

Kas daerah HAMPIR HABIS! Turun 65% dibanding tahun 2022 saja! Dan sejak 2022 — SALDO KAS TIDAK MAMPU MENUTUP UTANG! Artinya: DAERAH SUDAH BANGKRUT SECARA FAKTUAL!

DANA TRANSFER NEGARA RP76 MILIAR — TINGGAL RP10 MILIAR! RP66 MILIAR HILANG!

Uraian Seharusnya Ada di Rekening Nyata Tersedia SELISIH HILANG

DAU, DAK, DID, DBHCHT Rp76.474.513.601,00 Rp10.331.784.992,00 Rp66.142.728.609,00!

Dana yang seharusnya masih ada di rekening daerah — Rp66 MILIAR HILANG TANPA JEJAK! Bukan dipakai untuk sekolah, bukan untuk puskesmas, bukan untuk jalan — TAPI TIDAK ADA DI REKENING! Ke mana perginya uang itu?

RINCIAN KERUGIAN — SEMUA TERBUKTI DARI DATA BPK!

No Temuan BPK Fakta

1 Utang Bunga Rp3.212.359.686,00 — membayar bunga, bukan pembangunan!

2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp99.142.939.400,00 — beban yang harus dibayar segera!

3 Utang Belanja Pegawai — BPJS Rp7.123.631.464,00 — utang kesehatan PNS TIDAK DIBAYAR!

4 Saldo Kas Daerah Tinggal Rp10 Miliar — TIDAK CUKUP untuk bayar utang apapun!

5 Defisit Kas Dana Transfer Rp66 MILIAR — hilang tanpa penjelasan!

Dana DAU, DAK, DID, DBHCHT — uang untuk gaji PPPK, sekolah, puskesmas, jalan, bantuan sosial — SEMUA HILANG! Padahal uang itu SUDAH DIKIRIM PUSAT! Di mana pertanggungjawabannya?

PELANGGARAN HUKUM — JELAS DAN TIDAK BISA DITUTUPI!

Dasar Hukum Pelanggaran

UU No. 17 Tahun 2003 — Pasal 3 Pengelolaan keuangan negara harus tertib, taat, efisien, transparan — SEMUA DILANGGAR!

UU No. 1 Tahun 2004 — Pasal 10 Dana transfer wajib sesuai peruntukan — DANA HILANG TANPA KETERANGAN!

PP No. 12 Tahun 2019 — Pasal 64 Kepala Daerah wajib menjaga keseimbangan anggaran — UTANG NAIK 3.000% TANPA ALASAN!

UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 — Pasal 2 & 3 Kerugian negara = TINDAK PIDANA KORUPSI!

UU No. 28 Tahun 2009 — Pasal 164 Laporan keuangan harus wajar dan benar — SALDO KAS DIPALSUKAN!

PERNYATAAN TEGAS ALI SOPYAN — WRC.PAN.RI: TANGKAP DAN ADILI SEMUA YANG BERTANGGUNG JAWAB!

“Data BPK ini bukan sekadar angka — ini BUKTI KERUNTUHAN YANG DIBUAT SENGAJA! Utang naik 3.066% dalam 3 tahun? Kas daerah turun 90%? Dana transfer Rp66 MILIAR HILANG dari rekening? Itu bukan ketidakmampuan — itu KEJAHATAN TERORGANISASI!”

“Siapa Bupati saat itu? Siapa Sekda? Siapa Kepala BPKAD? Siapa PPK dan PPTK yang menandatangani pengeluaran? SEMUA HARUS DITANGKAP! Jangan ada yang dilindungi! Rp66 MILIAR itu uang rakyat — untuk sekolah anak-anak, obat di puskesmas, jalan warga! Bukan untuk dijadikan bancakan pejabat bangsat!”

“Saya MENDESAK KPK, KEJAKSAAN AGUNG, DAN POLRI: SEGERA BUKA KASUS INI!

Bekukan aset pribadi pejabat yang bertanggung jawab! Telusuri setiap rupiah yang keluar dari RKUD Padalarang! Jika terbukti korupsi — penjara seumur hidup dan sita seluruh harta bendanya!”

“Kepada Bupati Bandung Barat sekarang: JANGAN DIAM SAJA! Segera audit menyeluruh, laporkan ke pihak berwenang, dan tuntut pengembalian seluruh kerugian! Jika tidak — berarti Anda juga bagian dari pelindung koruptor!”

— Ali Sopyan, TEM KHUSUS WRC.PAN.RI — Pengawas Aset & Keuangan Negara RI

📢 TUNTUTAN RAMBO NEWS — TIDAK BISA DITAWARKAN!

✅ TANGKAP SEMUA PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB — Bupati, Sekda, Kepala BPKAD, PPK!

✅ TELUSURI & KEMBALIKAN Rp66 MILIAR DANA TRANSFER YANG HILANG!

✅ BEKUKAN ASET PRIBADI — Sita harta pejabat yang terlibat untuk ganti kerugian negara!

✅ AUDIT 5 TAHUN TERAKHIR — Berapa total yang hilang? Berapa yang belum ketahuan?

✅ LAPORKAN KE KPK — Unsur pidana korupsi SANGAT JELAS! Jangan biarkan jadi sekadar administrasi!

⚠️ PERINGATAN KERAS: Mengelola keuangan daerah bukan hak milik pribadi! Setiap rupiah yang hilang = pengkhianatan terhadap rakyat! Dan rakyat tidak akan diam — sampai uangnya dikembalikan dan pelakunya dipenjara!

Sumber Data: BPK — Laporan Keuangan Pemkab Bandung Barat TA 2023, Catatan atas Laporan Keuangan, Bagian Utang & Saldo Kas — Defisit Kas Rp66.142.728.609,00.

RAMBO NEWS — TAJAM, TEGAS, MENGAWAL UANG RAKYAT!

 

 

By rambo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *