BOGOR — RAMBO NEWS, 20 OKTOBER 2026 FAKTA POKOK Jumlah Paket Pekerjaan 20 Paket Tiga SKPD Terkait Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan, Dinas PUPR Total Kekurangan Volume Rp3.517.646.268,26 Kelebihan Pembayaran yang Harus Dipulihkan Rp2.670.846.331,12 INTI MASALAH: Uang dibayar penuh sesuai kontrak, tapi volume pekerjaan yang dikerjakan ternyata kurang. Selisih miliaran rupiah belum dikembalikan — dan ini terjadi di 3 dinas sekaligus! DI MANA SAJA TERJADI? No Satuan Kerja Perangkat Daerah Masalah 1 Dinas Perhubungan Pekerjaan fisik kurang dari yang dibayarkan 2 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan Kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai 3 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kekurangan volume di sejumlah proyek jalan, irigasi, dan jaringan Modusnya sama: Pembayaran dilakukan berdasarkan rencana volume penuh, namun saat diperiksa BPK, realisasi di lapangan ternyata lebih kecil. Selisihnya — hampir Rp2,7 miliar — belum diproses penagihannya. APA YANG DIPERINTAHKAN BUPATI BOGOR? Berdasarkan rekomendasi BPK, Bupati Bogor akan menginstruksikan tiga Kepala Dinas untuk: a. Tingkatkan Pengawasan Meningkatkan pengawasan secara optimal atas pelaksanaan anggaran masing-masing dinas. b. Kendalikan Kontrak Lebih Cermat Memperintahkan PPK dan PPTK agar lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak di lapangan. c. Segera Pulihkan Kerugian Negara Memperintahkan PPK masing-masing pekerjaan untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp2.670.846.331,12 agar segera disetor kembali ke Kas Daerah. KOMENTAR TEGAS ALI SOPIYAN — PIMPINAN RAMBO NEWS “Rp3,5 MILIAR kekurangan volume — itu bukan angka main-main. Itu artinya rakyat membayar Rp3,5 miliar untuk aspal, beton, dan pekerjaan yang sebenarnya tidak ada di tempatnya. Di 3 dinas sekaligus!” “Yang lebih penting: dari hampir Rp2,7 miliar kelebihan pembayaran, berapa yang sudah benar-benar kembali ke Kas Daerah? Jangan sampai instruksi Bupati hanya berhenti di kertas dan tinta. Kami minta laporan tertulis: siapa yang berkewajiban menyetor, berapa, dan tanggal pasti pengembaliannya.” “Ini bukan soal ‘kurang teliti’ — ini soal pengawasan yang lemah. Kalau PPTK dan PPK rutin turun ke lapangan, kekurangan volume harusnya ketahuan sebelum uang keluar, bukan setelah dibayarkan penuh lalu BPK yang menemukan. Siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran yang melebihi realisasi ini?” KOMENTAR DEDI IRAWAN — KORWIL RAMBO NEWS BANTEN “Kasus seperti ini bukan hanya terjadi di Bogor, tapi bisa jadi penyakit di daerah-daerah lain. Kekurangan volume yang terulang di tiga dinas sekaligus menunjukkan ada pola yang sama: pembayaran tidak berbasis hasil kerja nyata di lapangan. Ini sangat merugikan rakyat.” “Kami di Rambo News Banten akan terus mengawal kasus ini. Prinsip kami sederhana: pekerjaan selesai, uang dibayar. Pekerjaan kurang, uang dikembalikan. Tidak ada kompromi. Kami harap masyarakat juga ikut mengawasi — jangan biarkan miliaran rupiah hilang begitu saja tanpa pertanggungjawaban yang jelas.” “Keadilan pengelolaan anggaran bukan urusan pemerintah saja — itu hak seluruh rakyat. Jika Bupati Bogor bergerak tegas memulihkan kerugian ini, itu akan jadi contoh baik bagi daerah lain. Kalau tidak, kami akan terus soroti.” TUNTUTAN RAMBO NEWS 1. TIM TERPUSAT UNTUK MENAGIH — SEKARANG! Bentuk tim yang terdiri dari Inspektorat, BPKAD, dan masing-masing dinas terkait — target: seluruh Rp2.670.846.331,12 harus disetor dalam waktu paling lama 60 hari. Jangan ada toleransi. 2. PERIKSA SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB Mengapa pembayaran dilakukan melebihi realisasi? Siapa yang menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan padahal volume belum tercapai? Jika ditemukan kelalaian atau kesengajaan — proses sesuai hukum yang berlaku. 3. LAPORAN TERBUKA SETIAP BULAN Publikasikan progres penagihan pengembalian dana di situs resmi Pemkab Bogor. Rakyat berhak tahu berapa miliar yang sudah kembali dan berapa yang masih tertunggak. “Pengawasan harus di depan, bukan di belakang. Uang rakyat harus dijaga sebaik uang sendiri — tidak boleh satu rupiah pun terbuang tanpa alasan yang jelas.” — Dedi Irawan, Korwil Rambo News Banten Sumber: LHP BPK RI — Pemkab Bogor TA 2025 | Penerbit: Rambo News | Tanggal: 20 Oktober 2026 “Saatnya Rakyat Bersuara — Tidak Takut, Tidak Berpihak” Views: 11 Navigasi pos FORUM JURNALISTIK SULSEL BERSATU RESMI LAPOR FENNY FRANS KE POLDA SULSEL HAMPARAN FAKTA: RP997 JUTA LEBIH BAYAR — SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LEBAK TERBONGKAR
