TEBAK-TEBAKAN ANGGARAN! REALISASI SELALU MISS, TARGET TETAP DIPASANG SEMBARANGAN — PEMPROV SUMSEL DIINGATKAN BELAJAR DARI FAKTA, BUKAN HARAPAN KOSONG!

PALEMBANG — RAMBO NEWS, 11 OKTOBER 2026,MASALAH: ANGGARAN TANPA DASAR, REALISASI SELALU GAGAL

Penyusunan anggaran pendapatan daerah bukan permainan angka — harus terukur, rasional, dan didasarkan pada data nyata. Namun temuan BPK membuktikan: Pemprov Sumatera Selatan selama bertahun-tahun menetapkan target pendapatan tanpa perhitungan yang jelas dan realistis.

FAKTA YANG TIDAK BISA DIPUNGKIRI

– Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Selama 2020–2025, kecuali tahun 2023, target tidak pernah tercapai. Anggaran ditulis tinggi, kenyataan jatuh di bawah.
​
– Lain-lain PAD yang Sah: Ini yang paling memprihatinkan — TIDAK PERNAH mencapai target dalam kurun waktu 6 tahun berturut-turut.
​
– Tidak ada dasar hitungan: Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ternyata tidak memiliki kertas kerja perincian maupun dasar yang jelas dalam menetapkan besaran anggaran. Angka muncul dari mana? Tidak ada yang bisa menjelaskan!
​
– Masalah BERULANG: BPK sudah menegur dan memberi rekomendasi sejak tahun 2024. Pemprov berjanji menindaklanjuti — tapi sampai 2025, masalahnya sama persis, tidak berubah sedikit pun. Janji tertulis, kenyataan diabaikan.

KOMENTAR TIM RAMBO NEWS

Ini bukan sekadar kekurangan administrasi — ini kelalaian yang disengaja. Jika satu hal gagal sekali, mungkin kebetulan. Jika gagal enam tahun berturut-turut dan tetap mempertahankan cara yang sama, itu bukan kesalahan — itu ketidakpedulian terhadap uang rakyat!

Anggaran yang tidak realistis menipu publik. Membuat warga berharap ada dana untuk pelayanan, padahal sejak awal angka itu hanyalah ilusi. BPK sudah memberi peta jalannya, tapi Pemprov Sumatera Selatan lambat bergerak. Pertanyaannya sederhana: berapa lama lagi rakyat harus menunggu sampai pemimpin bekerja berdasarkan fakta, bukan angan-angan?

Target yang jujur lebih baik daripada janji yang pasti gagal. Susunlah anggaran berdasarkan kemampuan nyata, bukan keinginan yang tidak terukur. Itu namanya tanggung jawab!”

TUNTUTAN:
– Segera susun pedoman resmi perhitungan perencanaan penerimaan daerah — jangan biarkan angka lahir tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan!
– Setiap pos pendapatan wajib didukung data riil potensi dan riwayat realisasi sebelumnya — buang kebiasaan menetapkan target sembarangan!
– TAPD wajib melengkapi dokumen kerja yang jelas dan dapat diaudit — transparansi bukan pilihan, itu kewajiban!
– Laksanakan rekomendasi BPK secara sungguh-sungguh, bukan sekadar surat balasan untuk menenangkan pengawas — rakyat butuh perubahan nyata, bukan janji berulang!

Anggaran yang jujur cermin pemerintahan yang bertanggung jawab. Angka yang direkayasa = kepercayaan yang dirampas.”

RAMBO NEWS — TEGAS, BERANI, MENGAWASI DARI DEPAN MATA RAKYAT!
Palembang — 11 Oktober 20