ANGGARAN PALEMBANG KEMBALI KACAU! DANA BAGI HASIL DIPASANG LEBIH TINGGI DARI YANG JATUH — RP41 MILIAR FIKSI DI APBD PERUBAHAN!

PALEMBANG — RAMBO NEWS, 10 OKTOBER 2026
FAKTA MENYANGKAN: MENETAPKAN PENDAPATAN YANG BELUM PASTI MASUK!

Pemerintah Kota Palembang menetapkan target pendapatan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH) pada APBD Perubahan senilai Rp106 MILIAR. Padahal, berdasarkan ketentuan pusat, yang sudah dipastikan disalurkan hanya Rp64,5 MILIAR! Artinya: ada Rp41,5 MILIAR yang dianggarkan padahal belum ada jaminan pencairannya!

ANGKA BICARA SENDIRI:
URAIAN NILAI
– Alokasi KB DBH menurut PMK 89/2024 Rp114.286.430.000
– Sudah disalurkan menurut KMK 44 & 29 Rp64.489.688.000
– Dianggarkan di APBD Perubahan Rp106.038.739.000
– DIPASANG LEBIH TINGGI DARI REALITAS +Rp41.549.051.000

Aturan Tegas: Surat Menkeu S-20/MK/PK/2025 menegaskan — KB DBH yang BELUM disalurkan TIDAK BOLEH dianggarkan sebagai pendapatan daerah! Tapi Palembang tetap melakukannya!

DUA MASALAH UTAMA:

Menganggarkan Uang yang Belum Jelas Masuk

PMK 89/2024 BUKAN dasar penganggaran — dasar yang sah adalah KMK yang mengatur PENYALURAN. Tapi Palembang justru memasang target Rp41,5 MILIAR lebih tinggi dari yang sudah dipastikan cair. Ini sama saja membuat anggaran atas harapan, bukan atas kepastian!

DBH SDA Minyak Bumi Melonjak Tanpa Dasar

Kenaikan target pendapatan DBH SDA Minyak Bumi di APBD Perubahan tercatat Rp5.659.976.000 — padahal alokasi resmi di PMK 89/2024 hanya Rp3.072.445.000! Selisih Rp2,6 MILIAR yang tidak memiliki dasar hukum apa pun!

ALI SOPIAN — PIMPINAN RAMBO NEWS: TEGAS TANPA KOMPROMI!

“Ini bukan sekadar selisih angka — ini masalah PRINSIP TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA! Aturannya sudah jelas: yang belum disalurkan TIDAK BOLEH dianggarkan. Tapi Palembang tetap memasang target Rp41 MILIAR lebih tinggi! Untuk apa? Supaya terlihat anggaran besar? Lalu belanja dipaksakan, dan nanti saat uangnya tidak cair — siapa yang ditunggakkan pembayarannya? Rakyat!

APBD bukan buku harian — setiap rupiah yang ditulis harus ada dasar hukumnya. Kalau tidak ada jaminan masuk, JANGAN DITULIS! Memasang target fiktif sama saja dengan menipu publik dan membebani masa depan daerah. Kami minta Inspektorat segera periksa: siapa yang menyetujui angka-angka ini dan mengapa aturan Menkeu diabaikan begitu saja? Jangan jadikan anggaran permainan angka — setiap angka punya konsekuensi nyata bagi rakyat Palembang!”

Ali Sopian, Pimpinan RAMBO NEWS
TUNTUTAN KAMI:

– Segera koreksi APBD Perubahan — turunkan target pendapatan sesuai yang BENAR-BENAR sudah ditetapkan disalurkan: Rp64,5 MILIAR, BUKAN Rp106 MILIAR!
– Jelaskan dari mana asal kenaikan DBH Minyak Bumi Rp2,6 MILIAR yang melebihi ketetapan pusat — tunjukkan bukti surat penetapannya!
– Evaluasi prosedur penyusunan APBD Perubahan — pastikan tidak ada lagi yang menganggarkan pendapatan atas “harapan” tanpa dasar hukum!
– DPRD Palembang lakukan pengawasan — jangan sahkan angka yang melanggar aturan pusat!

Anggaran bukan mimpi. Uang yang belum ada di tangan = BUKAN UANG. Menganggarkan uang yang belum pasti masuk = membohongi rakyat dan mempertaruhkan masa depan daerah. Tegakkan aturan — jangan biarkan APBD jadi sarang rekayasa angka!”

RAMBO NEWS — TEGAS, BERANI, MENJAGA UANG RAKYAT!
Palembang, Sumatera Selatan — 10 Oktober 2026