MEDAN — RAMBO NEWS, 10 OKTOBER 2026,KELUHAN BERULANG: TAGIHAN TIDAK JELAS, KEBOCCORAN DIBEBANKAN KEPADA PELANGGAN! Direktur Eksekutif Mahasiswa Rakyat Corruption Watch (MARA CW), Hamdi Hasibuan, M.Sos, menyoroti serius pelayanan Perumda Tirtanadi Sumatera Utara. Persoalan klasik yang tak kunjung selesai: pelanggan dibebani tagihan akibat kebocoran, tapi tidak diberi penjelasan bagaimana angka itu dihitung! APA YANG TERJADI? “Pelanggan hanya diberi tahu tagihan di bulan pertama. Bulan berikutnya, muncul lagi ‘sisa tagihan kebocoran’ dengan nominal tidak jauh berbeda — TANPA PENJELASAN RINCI! Ini yang kami permasalahkan!” – Informasi perhitungan tagihan tidak disampaikan secara terbuka – “Sisa tagihan kebocoran” terus muncul bulan demi bulan tanpa rincian – Pelanggan dituntut bayar, tapi saat bertanya — tidak ada jawaban yang memuaskan – Upaya konfirmasi ke pihak Perumda Tirtanadi — TIDAK DITANGGAPI! HAMDI HASIBUAN — DIREKTUR EKSEKUTIF MARA CW: TEGAS DAN TIDAK AKAN DIAM! “Persoalannya sederhana: KETERBUKAAN INFORMASI. Pelanggan berhak tahu — berapa total tagihannya, bagaimana perhitungannya, apa dasarnya. Jangan sampai rakyat terus membayar angka yang tidak mereka pahami! Kami peringatkan: Jangan abaikan suara masyarakat. Jika tidak ada perbaikan nyata dan penjelasan terbuka — KAMI SIAP GELAR AKSI DAMAI JILID II DI DEPAN KANTOR PUSAT TIRTANADI! Rakyat tidak butuh janji manis — rakyat butuh kejelasan, keadilan, dan pelayanan yang sesungguhnya!” — Hamdi Hasibuan, M.Sos, Direktur Eksekutif MARA CW TUNTUTAN MARA CW: – Segera jelaskan mekanisme perhitungan tagihan akibat kebocoran — dipublikasikan secara terbuka! – Perbaiki sistem informasi pelanggan — rincian tagihan harus jelas, terperinci, dan mudah diakses! – Evaluasi kinerja petugas lapangan dan Customer Service — keluhan harus dijawab, bukan diabaikan! – Berikan penjelasan resmi atas kebijakan penagihan sisa tagihan kebocoran yang berulang-ulang! – Jawab pertanyaan publik — jangan diam saat rakyat bertanya! PENTING: PERUMDA TIRTANADI BELUM MERESPON! Berita ini tetap diterbitkan karena hingga saat ini, Kepala Humas Perumda Tirtanadi, Bapak Lokot, belum memberikan tanggapan apa pun atas pertanyaan yang disampaikan. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan kebingungan. Transparansi bukan anugerah — itu HAK rakyat!” RAMBO NEWS — MENGAWASI PELAYANAN PUBLIK, MENJAGA HAK RAKYAT!,Medan, Sumatera Utara — 10 Oktober 2026 Views: 48 Navigasi pos ANGGARAN PALEMBANG KEMBALI KACAU! DANA BAGI HASIL DIPASANG LEBIH TINGGI DARI YANG JATUH — RP41 MILIAR FIKSI DI APBD PERUBAHAN! FAKTA DI LAPANGAN BICARA BERBEDA! GUGATAN DITUDING REKAYASA, DATA ALAMAT PALSU — PENYIDIK DIMINTA BEKERJA SESUAI SUMPAH JABATAN!
