PALEMBANG, SUMATERA SELATAN — RAMBO NEWS, 2 OKTOBER 2026 — INI BUKAN KESALAHAN, INI DIRANCANG! Laporan BPK membongkar skandal penggelembungan anggaran Provinsi Sumatera Selatan yang SISTEMATIS dan TERORGANISIR! Rp22.876.412.714,09 dana yang seharusnya masuk Belanja Barang & Jasa — DIPAKSA DIMASUKKAN KE BELANJA MODAL di EMPAT SKPD sekaligus! Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dinilai TIDAK CERMAT, MELANGGAR ATURAN, DAN MEMBIARKAN KEBOHONGAN ANGGARAN! Laporan keuangan dibohongi sebesar Rp27,7 MILIAR — SIAPA YANG MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI DARI KEBOHONGAN INI?! FAKTA TERBUKTI — Rp22,8 MILIAR DIPALSUKAN DI 4 SKPD: Tabel No SKPD Nilai Dipaksa Jadi Belanja Modal FAKTA SEBENAR — BUKAN ASET TETAP! Dinas PUBMTR Rp19.367.489.300 Jalan BUKAN kewenangan Pemprov! Hanya Rp4,6 Miliar sah — Rp14,6 Miliar DIPAKSAKAN! Uang rakyat dipakai untuk jalan yang bukan tanggung jawab provinsi! Dinas Pendidikan Rp83.845.000 Pemeliharaan listrik — di bawah batas aset tetap! BUKAN belanja modal! Dipaksa naik jadi aset tetap demi menggelembungkan anggaran! Dinas Perdagangan Rp199.750.000 Perbaikan rusak ringan — TIDAK menambah nilai aset! BUKAN belanja modal! Dipaksa dicatat sebagai aset tetap! Dinas PSDA Rp8.165.205.550 Galian & pemeliharaan — hanya mempertahankan, TIDAK menambah masa manfaat! Rp7,9 Miliar BUKAN belanja modal! Dipaksa diakui sebagai aset tetap! — TOTAL MANIPULASI Rp22.876.412.714 SEMUA BUKAN ASET TETAP — TAPI DIPAKSA JADI BELANJA MODAL! INI PENIPUAN ANGGARAN! KONSEKUENSI — LAPORAN KEUANGAN DIBOHONGI Rp27,7 MILIAR! Belanja Barang & Jasa kurang saji Rp22,8 Miliar — Belanja Modal lebih saji Rp22,8 Miliar! Angka yang disajikan ke publik BUKAN ANGKA SEBENARNYA! Ini bukan kesalahan ketik — INI MANIPULASI YANG DIRANCANG DAN DILAKSANAKAN SECARA TERORGANISIR! Melanggar PP 71/2010, Permendagri 15/2024, Pergub Sumsel 5/2025 — SEMUA ATURAN DIINJAK-INJAK DEMI MENGGECAPKAN ANGKA BELANJA MODAL! SIAPA YANG HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN?! BPK sudah tunjukkan pelakunya dengan JELAS: – SEKRETARIS DAERAH — Ketua TAPD! — Kurang cermat mengevaluasi usulan anggaran, memverifikasi rancangan DPA & DPPA! INI TANGGUNG JAWAB TERTINGGI! Jika dia cermat — ini tidak akan lolos! Jika dia tahu — ini KESENGAJAAN! – KEPALA 4 SKPD TERKAIT! — Tidak mematuhi ketentuan klasifikasi belanja sesuai SAP! Sengaja memasukkan yang bukan aset tetap ke Belanja Modal! 4 SKPD SEKALIGUS — INI BUKAN KEBETULAN! ADA ARAHAN ATAU KESepAKATAN! Ini bukan sekadar kesalahan administrasi! Terjadi di 4 SKPD sekaligus — TERINDIKASI SENGaja dilakukan untuk menggelembungkan nilai Belanja Modal agar terlihat bagus di laporan! Siapa yang diuntungkan?! Siapa yang menerima kelebihan pembayaran?! Siapa yang memberi perintah?! KOMENTAR TEGAS — ALI SOPIAN, PIMPINAN UMUM RAMBO NEWS: INI SUDAH LEWAT BATAS! Rp22,8 MILIAR UANG RAKYAT DIMANIPULASI SECARA TERORGANISIR DAN SISTEMATIS! BELANJA BARANG DAN JASA DISEMBUNYIKAN, DIPAKSA JADI BELANJA MODAL — DEMI MENGGECAPKAN ANGKA DI LAPORAN! Ini bukan lagi kelalaian — INI TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA TERANG-TERANGAN! Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD — ANDA YANG MENGEVALUASI, ANDA YANG MEMVERIFIKASI! Lalu kenapa kesalahan sebesar ini bisa lolos?! Apakah Anda tidak cermat — ATAU ANDA MEMBIARKANNYA SENGaja?! Rp14,6 Miliar dipakai untuk jalan yang BUKAN kewenangan provinsi — SIAPA YANG MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI DARI PEKERJAAN ITU?! Dinas PSDA — Rp7,9 Miliar untuk galian yang TIDAK menambah nilai aset! Lalu di mana uang itu habis?! Apakah benar-benar dikerjakan — ATAU HANYA DI ATAS KERTAS LALU DIBAGI-BAGI?! SAYA TEGASKAN DENGAN KERAS SEKALI LAGI: KORTAS TIPIDKOR POLRI — SEGERA TURUN TANGAN! JANGAN TUNGGU LAGI! Ini bukan sekadar temuan BPK — ini DUGAAN KORUPSI BESAR! Manipulasi anggaran, penggelembungan belanja, pekerjaan yang bukan kewenangan, pelanggaran aturan — SEMUA WAJIB DIUSUT SAMPAI TUNTAS! GUBERNUR SUMSEL — JANGAN CUMA SEPENDAPAT DENGAN BPK! TINDAKAN SEKARANG! PERIKSA SEKDA — kenapa lalai?! Siapa yang memberi perintah?! Siapa yang diuntungkan?! Kalau tidak mampu menjaga uang rakyat — LETAKKAN JABATAN! AUDIT ULANG SELURUH PROYEK — periksa kontrak, lokasi, realisasi fisik, pembayaran! Siapa yang tanda tangan, siapa yang terima uang, siapa yang menyetujui! Jangan ada yang ditutup-tutupi! TEMUKAN SIAPA YANG BERUNTUNG — dari selisih Rp22,8 Miliar ini! Kalau ada yang menerima uang tidak sah — WAJIB DIKEMBALIKAN DAN DIPIDANA! Tidak ada ampun bagi perampok uang rakyat! Uang rakyat itu bukan mainan! Bukan untuk dipindah-pindah, dipalsukan, dan diakali demi kepentingan segelintir orang! Harus jelas, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan! RAMBO NEWS akan awasi kasus ini sampai ke pengadilan! Jangan berpikir bisa ditutup-tutupi! Rakyat Sumsel TIDAK AKAN DIAM!” TUNTUTAN — TIDAK BISA DITAWARKAN! WAJIB DILAKSANAKAN SEKARANG! KORTAS TIPIDKOR POLRI — segera bentuk tim investigasi, telusuri dugaan korupsi penggelembungan anggaran Rp22,8 Miliar! Gubernur Sumsel — periksa Sekda dan Kepala 4 SKPD, beri sanksi tegas sesuai ketentuan! Koreksi seluruh laporan keuangan — kembalikan angka ke nilai yang sebenarnya, uang yang salah setor HARUS DIKEMBALIKAN KE KAS DAERAH! Audit ulang seluruh proyek — periksa fisik, kontrak, pembayaran, dan realisasi! Laporkan hasil tindak lanjut secara TERBUKA dan tertulis kepada publik dalam 14 hari! RAMBO NEWS — RAKYAT MEMBELA KEADILAN! UANG RAKYAT HARUS DIJAGA, BUKAN DIPALSUKAN! SIAPA YANG MELANGGAR — HARUS BERTANGGUNG JAWAB DI MUKA PENGADILAN! © 2026 RAMBO NEWS — Jaringan Media Rajawali News Grup Views: 57 Navigasi pos KACAU BALAU RETRIBUSI KESEHATAN LEBAK! Rp247,9 MILIAR DIPUNGUT, TANPA SOP, TANPA REKONSILIASI, DATA TIDAK AKURAT — UANG RAKYAT TERANCAM HILANG! MANGKIR SAAT DIPANGGIL = PENGAKUAN BERSALAH! MITRA MBG YAYASAN MIFTAHUL HUDA SI JERUKAN LARI DARI TANGGUNG JAWAB — UANG NEGARA DIMAKAN TANPA BERANI JELASKAN!
