LUBUK LINGGAU — RAMBO NEWS, 27 SEPTEMBER 2026 — Temuan BPK membongkar skandal pencatatan keuangan yang sangat mencurigakan dan merugikan rakyat! Belanja Modal Rp8,3 Miliar dan Belanja Hibah Rp2,9 Miliar — DIPAKSA DIMASUKKAN KE POS BELANJA BARANG DAN JASA! Total yang salah klasifikasi: Rp11.233.553.912,18! Bukan sekadar kesalahan hitung — ini rekayasa laporan keuangan yang menyembunyikan realitas pengeluaran! Rakyat tidak tahu berapa sebenarnya yang dibelanjakan untuk pembangunan, berapa yang dihibahkan, dan ke mana uang itu mengalir! Ini bukan kelalaian — ini penutupan akses informasi publik! FAKTA KERAS — ANGKA TIDAK BISA DIPUNGKIRI! 1. Rp11,2 MILIAR SALAH TEMPAT — DATA DIPUTAR BALIK! Tabel Jenis Belanja Seharusnya Dicatat Sebagai Kerugian Transparansi Belanja Modal Rp8.326.227.392,18 Barang & Jasa Kurang saji Rp8,3 Miliar — pembangunan tersembunyi! Belanja Hibah (PUPR) Rp2.907.326.520,00 Barang & Jasa Kurang saji Rp2,9 Miliar — hibah tidak jelas! Belanja Hibah lainnya Rp69.278.650,00 Belanja Modal Salah pos — data tidak valid! TOTAL DIMANIPULASI — — Rp11.233.553.912,18 — LAPORAN PALSU! Belanja Modal kurang saji Rp8,3 Miliar → rakyat tidak tahu berapa yang diinvestasikan untuk aset tetap! Belanja Hibah kurang saji Rp2,9 Miliar → hibah ke Pemerintah Pusat/Lembaga masyarakat tidak teridentifikasi penerimanya! Belanja Barang & Jasa lebih saji Rp11,2 Miliar → terlihat seolah pengadaan barang melonjak, padahal itu uang untuk modal dan hibah! Laporan keuangan TIDAK MENCERMINKAN FAKTA — dasar pengawasan DPRD dan rakyat menjadi TIDAK BERBASIS FAKTA! 2. ALASAN LEMAH YANG TIDAK BISA DITERIMA! Pemkot berdalih: – SKPD kurang cermat, belum paham aturan kapitalisasi → TIDAK BISA DIJADIKAN ALASAN! Pejabat yang mengelola uang miliaran wajib paham aturan — kalau belum paham, mundur saja! – Keterbatasan aplikasi SIPD → ALASAN KLASIK PENYALAHGUNAAN SISTEM! Aplikasi dibuat untuk melayani, bukan untuk jadi alasan melanggar PP No. 71/2010, Permendagri No. 77/2020, dan Permendagri No. 15/2024! Jika aplikasi kurang — perbaiki, jangan ubah data agar sesuai kesalahan sistem! 3. PELANGGARAN ATURAN TERANG-TERANGAN! – PP No. 71 Tahun 2010 — Belanja Modal = aset tetap manfaat > 12 bulan → WAJIB tercatat terpisah! – Permendagri No. 77 Tahun 2020 — Belanja Hibah wajib jelas penerima, peruntukan, dan pos tersendiri! TIDAK BOLEH dilebur jadi barang & jasa! – Permendagri No. 15 Tahun 2024 — Belanja Barang & Jasa = manfaat < 12 bulan! Jika manfaatnya lebih dari 12 bulan → BELANJA MODAL, BUKAN BARANG & JASA! – Buletin Teknis SAP No. 04 — Kriteria Belanja Modal sangat jelas: ada aset tetap, nilai di atas batas minimal, bukan untuk dijual! Semua terpenuhi — tapi sengaja dicatat di pos lain! 4. DAMPAK BAGI RAKYAT — INI YANG DIRUGIKAN! – Pembangunan tersembunyi — rakyat tidak tahu berapa sebenarnya yang diinvestasikan untuk jalan, gedung, fasilitas publik! – Hibah Rp2,9 Miliar tidak transparan — siapa penerima? Untuk apa? Di mana laporan pertanggungjawabannya? – Pengawasan DPRD dilemahkan — karena data yang disajikan tidak sesuai fakta! – Kepercayaan runtuh — jika laporan keuangan bisa dimanipulasi sesuka hati, mana yang bisa dipercaya?! KOMENTAR TEGAS — ALI SOFYAN, PIMPINAN UMUM MEDIA RAJAWALI NEWS GRUP & PIMPINAN RAMBO NEWS! “DENGAN NAMA RAJAWALI DAN RAMBO — SAYA KECAM KERAS MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN PEMKOT LUBUK LINGGAU! Rp11,2 MILIAR uang rakyat diputar balik — Belanja Modal dan Hibah disembunyikan di pos Barang & Jasa! Apakah ini sekadar kesalahan teknis? ATAU INI SENGAJA DILAKUKAN AGAR TIDAK TERLIHAT KE MANA UANG ITU MENGALIR?! Hibah Rp2,9 Miliar ke Pemerintah Pusat/Lembaga Masyarakat — SIAPA PENERIMANYA? MENGAPA HARUS DISEMBUNYIKAN?! Alasan “kurang cermat” dan “aplikasi terbatas” = ALASAN PENYALAHGUNAAN KEUANGAN YANG TIDAK BISA DITOLERANSI! Pejabat yang memegang kekuasaan anggaran triliunan rupiah — WAJIB PAHAM ATURAN! Kalau tidak paham, mengapa dibiarkan menyusun APBD?! Aplikasi bukan alasan melanggar undang-undang! Jika sistem bermasalah — perbaiki sistem, jangan curangi rakyat dengan data palsu! Saya menuntut Wali Kota Lubuk Linggau: JANGAN HANYA KATA “MENINDAKLANJUTI” — TUNJUKKAN TINDAKAN NYATA! Siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan penganggaran ini? Apakah ada sanksi? Apakah ada perbaikan sistem? Jangan sampai tahun depan kesalahan yang sama terulang lagi — itu berarti kalian sengaja membiarkan kebohongan berlanjut! Kepada DPRD Lubuk Linggau: JANGAN TUTUP MATA! Panggil Kepala BPKAD dan Kepala Dinas PUPR! Minta daftar lengkap penerima hibah Rp2,9 Miliar! Minta revisi laporan keuangan yang sesuai fakta! Jika kalian diam — kalian ikut bertanggung jawab atas kebohongan ini! Kepada BPK RI dan Kejaksaan Tinggi: SEGERA TURUN! Periksa apakah ini murni kesalahan teknis — atau ada maksud lain untuk menyembunyikan pengeluaran tertentu! Jika terbukti ada unsur kesengajaan — ITU BUKAN LAGI KELALAIAN, ITU MANIPULASI KEUANGAN YANG WAJIB DIPIDANA! Uang rakyat bukan mainan — dan laporan keuangan bukan tempat untuk berkreasi! Kebenaran harus terungkap — dan siapa pun yang berbohong harus bertanggung jawab!” TUNTUTAN TEGAS — RAMBO NEWS! 1. REVISI LAPORAN KEUANGAN SEGERA — sesuaikan Belanja Modal, Hibah, dan Barang & Jasa sesuai fakta sebenarnya! Umumkan revisi secara TERBUKA untuk publik! 2. JELASKAN HIBAH Rp2,9 MILIAR — siapa penerima, untuk apa, di mana perjanjian, di mana laporan pertanggungjawabannya! SEMUA HARUS TERBUKA! 3. TINDAK TEJAS PEJABAT TERKAIT — berikan sanksi kepada Kepala SKPD dan pejabat yang lalai menyusun anggaran tidak sesuai aturan! Jangan biarkan kesalahan berulang! 4. PERBAIKI SISTEM — jangan jadikan alasan keterbatasan aplikasi untuk melanggar undang-undang! Buat prosedur verifikasi ganda agar tahun depan tidak terjadi lagi! 5. DPRD LAKUKAN PENGAWASAN KETAT — verifikasi setiap rancangan anggaran sebelum disetujui! Pastikan klasifikasi sesuai ketentuan, bukan sekadar tanda tangan! “Laporan keuangan bukan seni untuk dihias — itu cermin kejujuran pemerintah! Jika cerminnya dipalsukan, maka yang dipalsukan adalah kepercayaan rakyat itu sendiri! Rp11,2 Miliar yang dimanipulasi bukan angka kecil — itu tanda bahwa ada yang tidak beres di Lubuk Linggau! Dan tanda itu wajib diperbaiki SEKARANG, bukan nanti! RAMBO NEWS terus mengawal — sampai setiap pos anggaran tercatat dengan jujur, setiap penerima teridentifikasi dengan jelas, dan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan!” — ALI SOPIAN, Pimpinan Rambo News / Rajawali News Grup RAMBO NEWS — TEGAS, BERANI, MENYEBARKAN KEBENARAN! Views: 36 Navigasi pos SUBANG — PENYETORAN RETRIBUSI HANYA Rp78 JUTA DARI Rp8 Miliar! KEUANGAN DAERAH BOCOR BESAR-BESARAN! DATA RESMI PEMKAB SUBANG MENGUNGKAP KERUGIAN RAKYAT YANG SANGAT BESAR! TIM RAMBO NEWS: INI HARUS DIUSUT SAMPAI AKAR-AKARNYA OKI — RSUD KAYUAGUNG RUGI Rp83 JUTA! TARIF KENAIKAN KELAS DIPOTONG SEPIHAK TANPA DASAR HUKUM! KEBIJAKAN LAMA DIPAKSA BERTAHAN, ATURAN RESMI DIABAIKAN — INI KELALAIAN YANG MERUGIKAN SELURUH RAKYAT! ALI SOFYAN: WAJIB DIHITUNG KERUGIANNYA DAN TUNTUT GANTI RUGI!
