BANDUNG BARAT-RAMBO NEWS • 28 Agustus 2026.BONGKARAN BPK — ASN DIBAYAR SEBAGAI “TENAGA AHLI” PADAHAL ITU TUGAS HARIAN MEREKA SENDIRI! BANDUNG BARAT — Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 membongkar penyimpangan yang sangat mencurigakan! Belanja Barang dan Jasa mencapai Rp1.182.427.995.625,73 — terealisasi Rp1.106.684.023.752,00 (93,59%). Dari jumlah tersebut, Rp8.798.926.376,26 digunakan untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli. Namun saat BPK memeriksa rinciannya — TERUNGKAP FAKTA YANG SANGAT MENGGEMPARKAN! FAKTA PENYIMPANGAN: – Yang dibayar sebagai “Tenaga Ahli” ternyata ASN Pemkab Bandung Barat sendiri! Kegiatan uji kompetensi dan evaluasi kinerja JPTP itu sudah menjadi tugas pokok dan fungsi mereka sehari-hari! Bukan jasa profesional dari luar! – Dibayar dengan tarif Rp20.685.000 per orang — padahal menurut Perpres No.72 Tahun 2025, untuk kegiatan internal seperti ini seharusnya hanya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan: Ketua Rp1.000.000/bulan, Anggota Rp750.000/bulan! – KELEBIHAN PEMBAYARAN YANG TERBUKTI: Rp117.394.250 — dan ini baru dari uji petik BKPSDM saja! Bagian lain dari Rp8,7 Miliar belum diperiksa! – Sekretariat Daerah justru memohon ke Kemendagri agar tarif ASN disamakan dengan tenaga ahli luar! — padahal ASN sudah digaji oleh rakyat setiap bulan! – Uang kelebihan sudah disetor kembali — TAPI ITU BARU SEBAGIAN! SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEBIAJARAN INI?! MENGAPA ASN YANG SUDAH DIGAJI RAKYAT — DIBAYAR LAGI DENGAN TARIF MAHAL SEBAGAI “TENAGA AHLI”?! APA INI PENGGARAPAN ANGGARAN SECARA TERENCANA?! ALI SOPYAN — TIM KHUSUS WRC PAN-RI & WAKETUM IWO INDONESIA: “Ini bukan kesalahan administrasi — INI POLA KORUPSI YANG DIRANCANG! ASN DIGAJI GANDA! Tugas harian dijadikan proyek jasa luar untuk menarik uang tambahan dari kas daerah! Rp8,7 MILIAR — itu bukan uang mainan! KAMI DESAK KORTAS TIPIDKOR POLRI & KPK SEGERA USUT SIAPA YANG MENYUSUN KONSEP INI! SIAPA YANG MENYETUJUI! DAN SIAPA SAJA YANG MENERIMA UANG ITU! Jangan hanya mengembalikan uang — TANGGUNG JAWAB HUKUM WAJIB DITEGAKKAN!” PELANGGARAN ATURAN: – Melanggar Perpres No.72 Tahun 2025 tentang SSHR — Tenaga Ahli adalah pekerja bebas profesional, BUKAN ASN yang sudah mendapat gaji! – Melanggar Perbup No.62 Tahun 2021 — Tugas BKPSDM memang mengelola ASN, jadi kegiatan ini sudah menjadi tugas pokok! – Melanggar Perbup No.17 Tahun 2024 — Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan berbeda dengan Jasa Tenaga Ahli! RAMBO NEWS — MENGUNGKAP FAKTA, MENUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN! TANPA TAKUT, TANPA PIHAK! Post Views: 26 Navigasi pos DPD LSM LASKAR NKRI SUBANG DATANGI KANTOR DESA CIRULUK — PAW KADES MENGHINDAR! ALASAN ZIARAH CIREBON DI JAM KERJA! SEMAKIN DICURIGAKAN ADA YANG DITUTUPI! PURWAKARTA: RP127 JUTA PENCAIRAN GANDA PERJALANAN DINAS DI DPRD! SISTEM KENDALI TIDAK ADA — UANG DIBAYAR BERKALI-KALI!
