PALEMBANG — RAMBO NEWS GRUP, 17 OKTOBER 2026 Ketua Tim V Pemburu Fakta: Ali Sopyan “Walaupun langit runtuh, kebenaran harus ditegakkan.” TEMUAN UTAMA: ANGKA DI ATAS KERTAS TIDAK SESUAI FAKTA PENYALURAN Dasar Hukum yang Berlaku: – Perpres No. 201 Tahun 2024: Alokasi DBH APBD Induk — Rp326.493.114.000,00 – PMK No. 89 Tahun 2024: Kurang Bayar DBH yang menjadi hak Pemkot Palembang — Rp114.286.430.000,00 – KMK No. 44/KM.7/2024 & No. 29/MK/PK/2025: Yang BENAR-BENAR disalurkan sampai 2025 — hanya Rp64.489.688.000,00 – Surat Menkeu No. S-20/MK/PK/2025: Tegas menyatakan — KB DBH yang BELUM disalurkan TIDAK BOLEH dianggarkan sebagai pendapatan daerah! Fakta di Lapangan: Pemkot Palembang justru menaikkan target pendapatan KB DBH di APBD Perubahan menjadi Rp106.038.739.000,00 — Rp41.549.051.000,00 LEBIH TINGGI dari yang sebenarnya telah disalurkan! Rp41,5 MILIAR dianggarkan padahal belum ada kepastian penyalurannya — melanggar prinsip penganggaran yang realistis dan ketentuan Menteri Keuangan sendiri Masalah Tambahan — DBH SDA Minyak Bumi: – Naik di APBD-P: Rp5.659.976.000,00 – Melebihi alokasi sah di PMK 89/2024 sebesar Rp3.072.445.000,00 — tidak ada dasar hukumnya! IRONIS: SAAT INGIN MENGKONFIRMASI, SEKDA PALEMBANG SELALU “SEDANG KELUAR” Tim V Pemburu Fakta Rajawali News Grup berulang kali berupaya mengkonfirmasi langsung kepada Sekretaris Daerah Kota Palembang. Namun secara konsisten, Sekda tidak pernah berada di tempat saat jam kerja. “Bapak sedang keluar.” — itulah jawaban yang terus-menerus disampaikan staf Sekda setiap kali tim hadir. PERNYATAAN TEGAS ALI SOPYAN — KETUA TIM V PEMBURU FAKTA RAMBO NEWS GRUP “Rp41,5 MILIAR dianggarkan masuk APBD Perubahan padahal Menteri Keuangan sudah menegaskan: yang belum disalurkan TIDAK BOLEH dimasukkan sebagai pendapatan daerah. Ini bukan sekadar selisih angka — ini soal dasar hukum yang sengaja diabaikan!” “Lalu DBH Minyak Bumi dinaikkan tanpa dasar sebesar Rp3 miliar lebih. Dari mana angkanya diambil? Siapa yang memberi wewenang mengarang angka di APBD?” “Yang paling ironis: setiap kali kami datang ingin bertanya dengan sopan dan terbuka, Sekda selalu ‘sedang keluar’. Di jam kerja. Berulang kali. Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa takut berhadapan dengan pertanyaan rakyat?” “Kami mendesak KPK RI untuk meninjau penganggaran pendapatan transfer di Pemkot Palembang secara menyeluruh. Masalah ini bukan satu-satunya yang tertunda. Masih banyak kasus tindak pidana yang belum selesai di sana — rakyat berhak tahu ke mana uang mereka pergi!” “Walaupun langit runtuh, kebenaran harus ditegakkan. Anggaran bukan ramalan, bukan harapan — anggaran adalah rencana yang harus didasarkan pada fakta yang nyata. Jangan bermain dengan angka uang rakyat.” TUNTUTAN RAMBO NEWS GRUP KPK RI DIMINTA TURUN TANGAN Lakukan penelaahan menyeluruh atas penganggaran pendapatan DBH Pemkot Palembang TA 2025, terutama APBD Perubahan yang melanggar ketentuan Menteri Keuangan. JELASKAN ASAL-USUS RP41,5 MILIAR & RP3 MILIAR TAMBAHAN Wali Kota Palembang dan TAPD wajib menjelaskan secara terbuka: – Mengapa memasukkan Rp41,5 miliar yang belum disalurkan ke dalam target pendapatan? – Dari mana dasar hukum kenaikan DBH Minyak Bumi melebihi PMK 89/2024? SEKDA PALEMBANG WAJIB MEMENUHI PANGGILAN PUBLIK Hadir dan memberikan penjelasan kepada media dan masyarakat. Menghindar bukan jawaban atas pertanyaan tentang uang rakyat. KOREKSI APBD PERUBAHAN SEKARANG JUGA Sesuaikan target pendapatan KB DBH agar mengacu pada KMK penyaluran yang sebenarnya. Jangan buat rakyat berharap pada uang yang belum tentu diterima — dan jangan rencanakan pengeluaran berdasarkan harapan kosong. “Anggaran yang jujur adalah cermin pemerintahan yang bersih. Jika angka di APBD saja tidak bisa dipercaya, apa lagi yang bisa dipercaya dari pemerintahan ini?” — Ali Sopyan, Ketua Tim V Pemburu Fakta Rambo News Grup Sumber: Analisis Perpres 201/2024, PMK 89/2024, KMK 44/2024 & 29/2025, Surat Menkeu S-20/MK/PK/2025, Data APBD Pemkot Palembang Laporan: Rambo News Grup — Tim V Pemburu Fakta Slogan: “Walaupun langit runtuh, kebenaran harus ditegakkan.” Views: 31 Navigasi pos ANGGOTA DPRD KARAWANG BERJOGET SAAT PILKADES — WARGA DESAK BK PERIKSA DUGAAN KEBERPIHAKAN GUDANG JPN 2 DIPERKENALKAN DI TENGAH SOROTAN — WARGA DESAK PEMKAB JOMBANG & PENEGAK HUKUM BERTINDAK TEGAS
