TANGERANG — RAMBO NEWS, 2 OKTOBER 2026 — Skandal pengelolaan pajak daerah Kabupaten Tangerang TERBONGKAR LUAS! Tiga sektor pajak sekaligus — Pajak Reklame, PBB-P2, BPHTB — SEMUA TIDAK DIPUNGUT SESUAI ATURAN! Izin diabaikan, data dimanipulasi, verifikasi asal-asalan — kerugian daerah diperkirakan RATUSAN MILIAR RUPIAH! Ini bukan kelalaian — INI SISTEM YANG DIRANCANG UNTUK MERUGIKAN NEGARA! 1. PAJAK REKLAME — 9.106 REKLAME TAYANG TANPA IZIN! Rp34 MILIAR DIPUNGUT TANPA DASAR HUKUM! Temuan Fakta Menyakitkan Total SKPD 2024 9.925 reklame — Rp36,2 MILIAR TANPA Izin Penyelenggaraan 9.106 reklame — Rp34,17 MILIAR! — Sudah bayar, TETAPI TANPA IZIN 9.023 reklame — Rp33,99 MILIAR — Belum bayar & TANPA IZIN 83 reklame — Rp183 JUTA Belum perpanjang izin tayang 819 reklame — Rp2,08 MILIAR CARA KERJA YANG SANGAT BIADAB: Wajib Pajak TIDAK PERLU URUS IZIN DPMPTSP! Langsung ke Bapenda, bayar, lalu pasang reklame! Bapenda hanya minta secara LISAN untuk mengurus izin — TAPI TETAP KELUARKAN SKPD! Artinya: DANA NEGARA DIPUNGUT TANPA DASAR HUKUM! Belum ada aturan pemantauan & penertiban — bisa pasang, bisa bayar, bisa tayang — TANPA IZIN! Siapa yang melindungi praktik ini?! 2. PBB-P2 — DATA LUAS BANGUNAN TIDAK PERNAH DIPERBARUI! POTENSI KURANG TERIMA Rp9,2 MILIAR! Tabel Temuan Kerugian Potensial Data Retribusi PBG TIDAK DIPAKAI untuk perbarui PBB-P2 Rp1,85 MILIAR / TAHUN! Luas bangunan di lapangan LEBIH BESAR dari di SPPT (9 objek saja) Rp7,35 MILIAR! TOTAL POTENSI KURANG TERIMA Rp9,2 MILIAR! Bapenda TIDAK MEMANFAATKAN data PBG — padahal setiap bangunan pasti punya izin dengan data luas yang PASTI! Sebaliknya, hanya menunggu laporan sukarela dari kecamatan — yang jelas TIDAK AKAN LENGKAP! Hasilnya: bangunan sudah mewah dan luas — tapi pajak masih dihitung dari luas puluhan tahun lalu! Siapa yang diuntungkan dari ketidaktahuan ini?! 3. BPHTB — VERIFIKASI CUKUP CEK OLX! TIDAK PERNAH TURUN KE LAPANGAN! DOKUMEN TIDAK DIARSIPKAN! Proses verifikasi BPHTB — TIDAK PERNAH KE LOKASI! Petugas hanya buka OLX dan situs jual beli rumah untuk menaksir harga! TANPA dokumentasi, TANPA kunjungan fisik, TANPA bukti pemeriksaan! Bagaimana bisa dipastikan nilai transaksi itu benar?! LEBIH PARAH — dokumen transaksi TIDAK DIARSIPKAN! Setelah dibayar, SEMUA dokumen dikembalikan ke wajib pajak! Bapenda TIDAK MENYIMPAN SALINAN APAPUN! Jika terjadi sengketa atau pemeriksaan — TIDAK ADA BUKTI! Ini bukan kelalaian — INI MEMPERMUDAH KECURANGAN! SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?! – BAPENDA KABUPATEN TANGERANG — Keluarkan SKPD tanpa izin, abaikan data PBG, verifikasi asal-asalan, dokumen tidak disimpan! – DPMPTSP — Izin tidak ditegakkan, reklame ilegal dibiarkan tayang tanpa koordinasi! – PEMKAB TANGERANG — Belum punya aturan penertiban reklame ilegal! Membiarkan kerugian terus berulang! Tiga sektor pajak sekaligus bermasalah — BUKAN KEBETULAN! Ada pola yang sama: data diabaikan, aturan dilanggar, verifikasi dilemahkan — SEMUA DEMI KERINGANAN KANTONG OKNUM! Siapa yang melindungi sistem kotor ini?! KOMENTAR TEGAS — ALI SOPIAN, PIMPINAN UMUM RAMBO NEWS: KABUPATEN TANGERANG — INI BUKAN KACAU, INI DIRANCANG! Reklame tanpa izin tetap dipungut pajak — ITU PUNGUTAN LIAR! Bangunan sudah luas berkali-kali lipat — pajak tetap dihitung dari luas lama — ITU KEMURAHAN UNTUK YANG BERKUASA! Verifikasi BPHTB cukup cek OLX — TIDAK PERNAH KE LAPANGAN — ITU MEMPERMUDAH KECURANGAN! Ratusan miliar rupiah yang seharusnya masuk kas daerah — HILANG! Bukan karena rakyat tidak mau bayar — TAPI KARENA SISTEM YANG DIBUAT BOCOR SENGGAJA! Bapenda, DPMPTSP, Pemkab — SEMUA SALING LEMPAR TANGGUNG JAWAB! Tidak ada yang mau bertindak — karena semuanya SAMA-SAMA DIUNTUNGKAN! SAYA TEGASKAN DENGAN KERAS: INSPEKTORAT — SEGERA AUDIT MENYELURUH! Periksa setiap SKPD, setiap data, setiap proses! Jangan biarkan satu rupiah pun lolos! BAPENDA — PERBAIKI SISTEM SEKARANG! Reklame tanpa izin TIDAK BOLEH DIPUNGUT PAJAK! Data PBG WAJIB dipakai untuk perbarui PBB-P2! Verifikasi BPHTB WAJIB ke lapangan! Dokumen WAJIB diarsipkan! PEMKAB TANGERANG — BUAT ATURAN PENERTIBAN SEKARANG JUGA! Reklame tanpa izin WAJIB DIBONGKAR! Jangan beri ruang bagi pelanggaran! KPK & KEJAKSAAN — LIDIK DUGAAN KORUPSI! Kerugian ratusan miliar — BUKAN KECELAKAAN! Ada yang diuntungkan — dan orang itu HARUS DITANGKAP! Pajak itu untuk rakyat — BUKAN UNTUK KANTONG OKNUM! Siapa yang membuat sistem bocor — DIA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB! Rakyat Tangerang berhak tahu ke mana perginya uang mereka! RAMBO NEWS TIDAK AKAN DIAM — SAMPAI SISTEM INI DIBENARKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN!”** TUNTUTAN MUTLAK — TIDAK BISA DITAWARKAN! Inspektorat — audit menyeluruh, hitung kerugian negara secara rinci! Bapenda — hentikan pungutan reklame tanpa izin! Perbarui data PBB-P2 pakai data PBG! Perbaiki verifikasi BPHTB! Arsipkan semua dokumen! Pemkab Tangerang — segera buat aturan penertiban reklame ilegal! Aparat Penegak Hukum — lidik dugaan kerugian negara ratusan miliar! Laporkan SEMUA hasil secara TERBUKA — rakyat berhak tahu! RAMBO NEWS — RAKYAT MEMBELA KEADILAN! PAJAK BUKAN KURBAN UNTUK OKNUM! SISTEM BOCOR WAJIB DITUTUP! SIAPA YANG MERUGIKAN NEGARA — WAJIB DIHUKUM SEBERAT-BERATNYA! © 2026 RAMBO NEWS — Jaringan Media Rajawali News Grup Views: 181 Navigasi pos BOM WAKTU DI SDN KUTO TANJUNG! Rp1,06 MILIAR APBN DIBUAT ASAL JADI — BATU KALI BULAT & BAJA TIPIS! NYAWA RATUSAN SISWA DIJADIKAN TARUHAN! SKANDAL Rp1,3 MILIAR PUSKESMAS MUARA KULAM! JASA NAKES DIPOTONG, KLAIM DIMANIPULASI — UANG RAKYAT DIKORUPSI DI UJUNG NEGERI!
