BOGOR [RAMBO NEWS] 22 Agustus 2026 — BUKAN KESALAHAN! BUKAN CEROBEH! INI RENCANA MATANG, DILAKUKAN BERULANG‑ULANG, DIRANCANG UNTUK MENGGEROGOTI UANG RAKYAT SECARA HALUS TAPI JELAS! Laporan BPK menampar muka jajaran Pemkab Bogor: DUA SKANDAL RAKSASA sekaligus — menipu belanja BBM mobil pemadam demi saku sendiri, lalu memutar akun anggaran ratusan miliar supaya pemborosan & penggelapan TIDAK TERLIHAT! SIAPA PELAKUNYA? TANGKAP, PERIKSA, SERET KE PENGADILAN SEKARANG JUGA! TIDAK ADA MAAF, TIDAK ADA ALASAN “KURANG TELITI” — ITU ALASAN PENJAHAT YANG INGIN LEPAS TANGGUNG‑JAWAB! BAGIAN 1: MOBIL PENYELAMAT JADI ALAT BOONG — Rp 1,1 M KLAIM BELI MAHAL, NYATANYA CURI JATAH SUBSIDI RAKYAT Rp 293 JUTA — UANG SELISIHNYA DICURI SIAPA?! Dinas Pemadam Kebakaran dengan sengaja tetapkan: WAJIB pakai Dexlite — BBM NON‑SUBSIDI HARGA MAHAL! Beli langsung ke SPBU, TIDAK BOLEH kerja sama apa pun! Laporan dibukukan megah: Rp 1.102.409.700 TAHUN 2023. FAKTA RESMI BUKTIKAN MEREKA BERBOHONG TERANG‑TERANGAN DI HADAPAN RAKYAT & HUKUM: Data digitalisasi PT PPN TIDAK BISA DIPALSUKAN: SEMUA 37 unit mobil pemadam justru MENGGUNAKAN KUOTA SUBSIDI RAKYAT — barcode MyPertamina yang SESUNGGUHNYA milik warga kecil, petani, nelayan! Dipakai: 43 096,31 liter = Rp 293 054 908 — AMBIL YANG MURAH, LAPORKAN BELI YANG MAHAL! PERTANYAAN YANG HARUS DIBUKTIKAN DI SIDANG PENGADILAN: Kalau pakai subsidi harganya cuma Rp 293 juta, kenapa minta bayar anggaran Rp 1,1 MILIAR? SELISIH HAMPIR Rp 810 JUTA. UANG RAKYAT ITU MASUK KE SAKU SIAPA?! JANGAN BERANI KATAKAN “KURANG TELITI” INI PENGGELAPAN UANG NEGARA YANG JELAS & NYATA! Pembelaan pemimpinnya: “Musim kemarau… dicampur saja…” DIAJUKAN KE SIDANG HUKUM SEKARANG JUGA! Itu BUKAN alasan! Itu justru BUKTI KESENGAJAAN! Aturan hukum tegak lurus menghukum tindakan kotor ini: – UU No 1/2004 Pasal 18(3): Pejabat yang menandatangani dokumen PALSU — BERTANGGUNG‑JAWAB PENUH! Kalau laporan beda jauh dari fakta = dokumen itu DIPALSUKAN = TINDAK PIDANA! – PP 12/2019: Kepala Dinas WAJIB kendalikan anggaran; SEMUA bukti HARUS BENAR 100 % — TIDAK ADA ISTILAH “kira‑kira”, “tergantung cuaca”, “dicampur saja”! – Perpres 16/2018: DILARANG KERAS membuang uang negara, merugikan keuangan daerah — yang melanggar = MELANGGAR ETIKA JABATAN SAMPAI PIDANA KORUPSI! Masih lebih mengerikan: Di Dinas Lingkungan Hidup, belanja BBM RATUSAN MILIAR — Rp 5.428 998 980 — TIDAK BISA DIPERCAYA SATU PUN ANGKA NYA! Artinya: SELURUH BELANJA BBM DI DLH BOGOR TIDAK ADA YANG BENAR! Ini BUKAN kebocoran — ini PENGEROKAN UANG RAKYAT SECARA TERBUKA! SIAPA BERTANGGUNG‑JAWAB & HARUS DITINDAK? SEMUA YANG TANDA‑TANGANI & MENYETUJUI: Kepala Dinas Pemadam & Kepala DLH — Pengguna Anggaran: TIDAK CERMAT? TIDAK TAHU? ATAU SENGJA BIARKAN AGAR BISA DICURI? PPK, Kuasa Pengguna, Kepala UPT — Semua yang terlibat: MENYERTAI MEMALSUEKAN LAPORAN KEUANGAN — BERSAMA‑SAMA BERTANGGUNG‑JAWAB HUKUM! PERINTAH BPK TEGAS & WAJIB DILAKSANAKAN TANPA TUNDA: Cocokkan SEMUA data belanja dengan catatan resmi MyPertamina — bukti fisik saja TIDAK LAGI BISA DIPERCAYA! BERIKAN SANKSI PALING BERAT: Pemberhentian, tuntut ganti rugi uang negara, seret ke pengadilan — SETIAP ORANG YANG BERSALAH WAJIB DIPIDANA! WAJIB LAKUKAN PEMERIKSAAN KHUSUS PENYELIDIKAN — Telusuri aliran uang yang tidak jelas, cari siapa yang ambil untung pribadi, sampai ke akar‑akarnya! Pemkab Bogor berjanji selesaikan dalam 60 hari — JANGAN BERANI MENUNDA! JANGAN BERANI MENGAMPUNI! Kalau sampai lewat tenggat belum tuntas, KAMI YANG AKAN MENGGUGAT MEREKA BERSAMA RAKYAT! BAGIAN 2: Rp 95 MILIAR RAPAT DIHOTEL DIPUTAR AKUN — TRIK LICIK AGAR BOROSNYA TIDAK KETAHUAN! Seluruh 39 SKPD Kabupaten Bogor melakukan penipuan yang SAMA, TERULANG, DAN DIPERBOLEHKAN: Rapat di hotel, villa, wisma — bayar paket half‑day/full‑day/full‑board — sebesar Rp 95 418 541 050 — dibukukan sebagai “Sewa Gedung”! PADAHAL ATURAN TEGAS & JELAS: Menurut Permendagri 84/2022 — SEMUA biaya rapat, mulai sewa tempat, konsumsi, uang saku, transportasi, penginapan — WAJIB MASUK KE: Belanja Perjalanan Dinas Paket Rapat! MENGAPA DIPUTAR AKUNNYA? JAWABANNYA JELAS SEKALI: Supaya tidak terlihat boros! Supaya tidak terlihat terlalu banyak rapat mewah di luar kantor! Supaya pemborosan & kemewahan pejabat disembunyikan di bawah nama lain! INI MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN SECARA SISTEMATIS — BUKAN KESALAHAN HITUNG, TAPI MENIPULASI FAKTA! SIAPA YANG BERSALAH & HARUS DITINDAK? SEMUA: Kepala SKPD: menyusun anggaran dengan sengaja SALAH supaya pemborosan tidak terlihat Kepala BPKAD: mengoordinasikan anggaran — TIDAK KORESI, MALAH IKUT MELULUSKAN Tim Anggaran Pemda (TAPD): tugasnya memeriksa & memverifikasi — MENGAPA LULUSKAN YANG SALAH?! APA ADA UANG SUAP DI BALIKNYA?! BPK perintahkan perbaiki — NAMUN KAMI PERINGATKAN: JANGAN SEKALI‑KALI DIBIARKAN “HANYA DIPERBAIKI”! Kalau ini dilakukan sengaja, ini sudah masuk ranah pidana! PERNYATAAN PALING KERAS ALI SOPYAN — PIMPINAN RAJAWALI NEWS & PENGAWAS WRC PAN‑RI: “INI SUDAH BUKAN URUSAN KESALAHAN — INI URUSAN PENGADILAN!” “Saya katakan dengan kata‑kata yang paling keras, paling jujur, dan paling menyakitkan bagi siapa pun yang bersalah: “KURANG TELITI” ITU KATA YANG TERLALU LEMBUT UNTUK PENJAHAT! Mobil pemadam yang tugasnya SELAMATKAN NYAWA RAKYAT — dijadikan alat untuk menipu anggaran, ambil subsidi rakyat miskin, lalu klaim beli yang mahal — uang selisihnya RATUSAN JUTA masuk ke saku siapa?! Rapat pejabat yang habiskan Rp 95 MILIAR di hotel mewah — diputar akunnya supaya tidak terlihat boros! Mengapa harus repot kalau tujuannya jujur?! Kalau jujur, ikuti aturan! Kalau ubah nama akun, PASTI ADA YANG INGIN DITUTUPI! Ini POLA KORUPSI BERSTRUKTUR! Direncanakan, disepakati, dilaksanakan berulang‑ulang, lalu dilindungi dengan alasan “kurang teliti” yang konyol! Kepada Bupati Bogor: JANGAN BERANI HANYA “MEMPERBAIKI”! JANGAN BERANI MENGAMPUNI! Lakukan hal yang benar: TELUSURI SETIAP RUPIAH YANG HILANG, TUNTUT GANTI RUGI DARI PELAKUNYA, DAN SERET SEMUA YANG TERLIBAT KE PENGADILAN HUKUM SEKARANG JUGA! 60 hari itu cukup untuk menangkap pelaku, bukan cukup untuk diam saja. Kalau sampai tenggat waktu lewat dan belum ada yang ditangkap & diadili. KAMI, RAKYAT BOGOR, SELURUH MEDIA INDEPENDEN, DAN LEMBAGA PENGAWAS AKAN DATANG KE PEMERINTAHAN BOGOR DAN MENYERAHKAN KASUS INI LANGSUNG KE KEJAKSAAN & KPK! RAKYAT TIDAK BUTUH JANJI — RAKYAT BUTUH PELAKUNYA DIPENJARA!” 🔥⚔️🇮🇩 Post Views: 47 Navigasi pos Negara Gagal Total Berantas Bandar, Malah Hantam Rakyat Kere Lewat Pembekuan Bansos: Apa Gunanya Kekuatan Siber dan Aparat Hukum? Rp 13 MILIAR TANAH GUNUNG SEMBUNG HILANG! WARGA DIBERI DI BAWAH Rp 10 JUTA SAJA — SIAPA YANG CURI UANG RAKYAT?!
