BEKASI — RAMBO NEWS, 7 OKTOBER 2026 — Skandal korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bekasi TERBONGKAR TOTAL! 29 SKPD, 1.512 transaksi fiktif, Rp23,4 MILIAR uang rakyat dimainkan! Polanya sama: pinjam dokumen perusahaan → beli lewat katalog elektronik & Aplikasi BEBELI → barang TIDAK ADA → uang cair → dipotong fee 3–15% → sisa Rp14,79 MILIAR DIKEMBALIKAN TUNAI ke PPK & PPTK! Bahkan akun katalog elektronik dikuasai ASN sendiri! Dinas Kesehatan berani naikkan harga dari Rp45 JUTA jadi Rp300 JUTA — selisih langsung masuk kantong! INI BUKAN KESALAHAN — INI JARINGAN KORUPSI TERORGANISIR! FAKTA TEGAS — TIDAK BISA DIBANT! ANGKA FANTASTIS — RATUSAN TRANSAKSI PALSU! – Belanja Modal: Rp1.370 MILIAR → Belanja Barang & Jasa: Rp2.345 MILIAR – 29 SKPD — 1.512 TRANSAKSI — Rp17,69 MILIAR TIDAK SENYATA! – Rp14,79 MILIAR DIKEMBALIKAN TUNAI ke SKPD setelah dipotong FEE 3–15%! – Dinas Kesehatan: Rp45 JUTA → DIKECAP JADI Rp300 JUTA! Selisih Rp255 JUTA langsung ke PPTK! – 11 SKPD lain + 4 SKPD sebelumnya: Rp8,6 MILIAR — pola sama, perusahaan pinjaman! – FEE PENYEDIA: Rp899 JUTA — uang rakyat jadi komisi ilegal! – TOTAL KERUGIAN NEGARA: ±Rp23,4 MILIAR! MODUS OPERANDI — SANGAT TERORGANISIR! PINJAM PERUSAHAAN — dokumen & akun katalog elektronik dikuasai ASN sendiri! TRANSAKSI PALSU — tanpa diskusi, tanpa banding harga, link SUDAH DIARAHKAN SKPD! UANG CAIR — BARANG TIDAK ADA! SP2D cair ke rekening penyedia, barang TIDAK PERNAH dikirim! POTONG FEE — KEMBALIKAN TUNAI! Penyedia potong 3–15% → sisa uang TUNAI diserahkan ke PPK/PPTK! KLAIM OPERASIONAL — TANPA BUKTI! Uang tunai dipakai tanpa laporan, tanpa bukti belanja! NAIKKAN HARGA — AMBIL SELISIH! Dinas Kesehatan sengaja tinggikan nilai barang — selisih langsung diambil! SEMUA ATURAN DIINJAK-INJAK — UU TIDAK DIHARGAI! – UU No.1/2004 Pasal 18(3): Pejabat wajib jamin kebenaran dokumen — SEMUA DOKUMEN PALSU! – PP No.12/2019 Pasal 141(1): Pengeluaran WAJIB bukti lengkap — TIDAK ADA BARANG, TIDAK ADA BUKTI! – Permendagri No.77/2020: PPTK wajib miliki bukti sah — SEMUA FIKTIF! – Katalog elektronik & BEBELI: alat pengawasan — JUSTRU DIJADIKAN ALAT PENIPUAN RESMI! SEMUA PIHAK LARI TANGGUNG JAWAB! – Sekda & Kepala SKPD — tutup mata! 29 SKPD lakukan hal sama — TIDAK MUNGKIN TANPA IZIN ATASAN! – PPK — sengaja cairkan dana palsu! Tahu barang tidak ada — tetap tanda tangan! – PPTK — terima uang tunai ilegal! Klaim operasional — TANPA BUKTI, TANPA LAPORAN! – Penyedia — jadi alat pencucian uang! Pinjam perusahaan, potong fee, kembalikan tunai! – Bupati — hanya rekomendasi Inspektorat! Rp23,4 MILIAR hilang — dianggap “kesalahan administrasi”?! TIDAK MASUK AKAL! PERNYATAAN TEGAS — ALI SOPIAN, PIMPINAN RAMBO NEWS “29 SKPD, 1.512 TRANSAKSI, Rp23,4 MILIAR — SEMUA POLA SAMA! Pinjam perusahaan, uang cair, potong fee, kembalikan tunai! Bahkan akun katalog elektronik dikuasai ASN SENDIRI — sengaja supaya bisa main harga! Dinas Kesehatan berani naikkan harga 6 kali lipat — selisihnya langsung diambil! Ini BUKAN kesalahan — INI JARINGAN KORUPSI TERORGANISIR! Semua aturan diinjak-injak, sistem pengawasan dimanipulasi! Kami TUNTUT KORTAS TIPIDKOR POLRI BUKA PENYIDIKAN SEKARANG! Jangan biarkan Inspektorat mengubur ini jadi ‘kesalahan administrasi’ — INI TINDAK PIDANA KORUPSI! Tangkap semua PPK, PPTK, Kepala SKPD, dan penyedia! Lacak setiap rupiah yang dikembalikan tunai — kembalikan semuanya ke Kas Negara! Jangan ada satu orang pun yang dilindungi!” TUNTUTAN TIDAK BISA DITAWARKAN! 1. TIPIDKOR POLRI — BUKA PENYIDIKAN PIDANA SEKARANG! 29 SKPD terlibat, Rp23,4 MILIAR — ini korupsi terorganisir, bukan sekadar kesalahan! 2. TANGKAP SEMUA PIHAK TERLIBAT! PPK, PPTK, Kepala SKPD, penyedia perusahaan pinjaman — semua harus dipertanggungjawabkan! 3. KEMBALIKAN SEMUA UANG — Rp23,4 MILIAR + Rp899 JUTA FEE! Setiap rupiah yang dikembalikan tunai, setiap fee yang dipotong — WAJIB DISETOR KE KAS DAERAH! 4. BLOKIR & SELIDIKI AKUN KATALOG ELEKTRONIK BEKASI! Akun yang dikuasai ASN — segera ditutup dan diselidiki! 5. HENTIKAN APLIKASI BEBELI SEMENTARA! Link pembelian diarahkan SKPD — bukan sistem bebas! Perbaiki atau tutup! 6. PROSES HUKUM SEKDA & KEPALA SKPD! Pengawasan gagal di 29 SKPD — TIDAK MUNGKIN TANPA IZIN ATASAN! RAMBO NEWS — TEGAS, BERANI, TIDAK AKAN DIAM! TRANSAKSI TANPA BARANG = KORUPSI! UANG CAIR LALU DIKEMBALIKAN TUNAI = PENIPUAN NEGARA! SIAPA YANG TERLIBAT — HARUS DIHUKUM SEBERAT-BERATNYA! © 2026 RAMBO NEWS — Menegakkan Kebenaran, Menjaga Keadilan! Views: 36 Navigasi pos RP 10 MILIAR HONORARIUM KESBANGPOL BEKASI — TANPA DASAR HUKUM SAH! ATURAN PRESIDEN DIABAIKAN, UANG RAKYAT DIBOROSKAN! BPK BONGKAR SKANDAL PT GDE! USD1,1 JUTA + Rp25,6 MILIAR HILANG — KONTRAK DIINJAK, SPESIFIKASI DILANGGAR, UANG TUNAI Rp1,73 MILIAR TANPA DASAR!
