BEKASI — RAMBO NEWS, 7 OKTOBER 2026 — Sistem pengawasan resmi dimatikan, korupsi justru tumbuh subur! Ali Sopyan, Waka Sekjen Rambo Nusantara, mendesak keras jajaran KORTAS TIPIDKOR Polri untuk segera turun tangan dan mengusut tuntas dugaan pelanggaran berat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi! Kepala Dinas LH dituding berjiwa preman dan merasa kebal hukum — sengaja mematikan sistem MyPertamina, mengganti dengan kupon buatan sendiri, sehingga kelebihan pembayaran BBM Biosolar terbukti Rp320.599.242,44 hilang tanpa jejak! Sampai saat ini BELUM ADA SATU ORANG YANG DIPROSES HUKUM — SIAPA YANG MELINDUNGI?! FAKTA TEGAS — TIDAK BISA DIBANT! Rp320 JUTA HILANG — TERBUKTI OLEH DATA RESMI! – Total anggaran BBM & Pelumas TA 2025: Rp31.286.942.329 → realisasi Rp23.708.213.117 (75,78%) – Dinas LH sendirI: Rp11.152.214.155 — 47,04% dari seluruh BBM Kabupaten Bekasi! – Biosolar subsidi untuk truk sampah: Rp8.594.393.537,36 — BBM rakyat, justru diselewengkan oknum! – KELEBIHAN PEMBAYARAN TERBUKTI: Rp320.599.242,44! Selisih antara catatan SPBU PT SMP dan data resmi Pertamina — uang rakyat HILANG tanpa alasan sah! Kepala UPTD sendiri mengakui selisih itu nyata! SISTEM DIMATIKAN SENGAJA — CELAH KORUPSI DIBUKA LEBAR! 1. Pertanggungjawaban PALSU — pembayaran hanya berdasarkan tagihan SPBU & kartu kendali manual buatan sendiri. TIDAK ADA FOTO, TIDAK ADA STRUK, TIDAK ADA BUKTI FISIK! 2. MyPertamina DITIDAKURUSKAN — DIMATIKAN SENGAJA! Aturan WAJIB pakai barcode scan MyPertamina, tapi akun TIDAK BISA DIAKSES, staf TIDAK TAHU PASSWORD! Dashboard SPBU TIDAK PERNAH dibuka! Alat kendali resmi ADA — tapi sengaja dimatikan supaya bisa main angka! 3. Semua isi di 1 SPBU SAJA — PT SMP, Cikarang Barat! Tidak ada SPBU lain, tidak ada transparansi, tidak ada persaingan harga! Ada perjanjian khusus yang merugikan negara?! SEMUA PIHAK LARI TANGGUNG JAWAB — HANYA REKOMENDASI, TANPA HUKUMAN! – Kepala Dinas LH selaku PA — melanggar PP No.12 Tahun 2019 Pasal 10 ayat (1) & Pasal 121 ayat (2) — wajib mengawasi, justru membiarkan kelebihan pembayaran terjadi! – Kepala UPTD I–VI — mengakui kelemahan pencatatan, selisih Rp320 JUTA diakui nyata — tapi tidak ada yang dipertanggungjawabkan! – PPK — kurang cermat memeriksa bukti, membayar tanpa verifikasi sah — melanggar PKS yang sudah disepakati! – Bupati Bekasi — sepakat dengan temuan BPK, tapi HANYA REKOMENDASI ADMINISTRATIF — TIDAK ADA TINDAKAN PIDANA! Seolah-olah Rp320 JUTA itu bukan uang rakyat! PERNYATAAN TEGAS — ALI SOPYAN, WAKA SEKJEN RAMBO NUSANTARA “MATI SISTEM, HIDUP KORUPSI! Itulah yang terjadi di Dinas LH Bekasi! MyPertamina dimatikan, kupon buatan sendiri jadi alat pengisian, foto dan struk dihilangkan — semuanya dirancang supaya bisa menggelembungkan pembayaran! Rp320 JUTA lebih bayar TERBUKTI nyata, data Pertamina membuktikan — tapi sampai hari ini TIDAK ADA SATU ORANG YANG DIPROSES! Kepala Dinas LH berjiwa preman, merasa kebal hukum! KAMI MENDESAK KORTAS TIPIDKOR POLRI TURUN TANGAN SEKARANG! Jangan biarkan hanya rekomendasi BPK — ini TINDAK PIDANA KORUPSI! Tangkap Kadis LH, periksa semua Kepala UPTD, PPK, dan pihak SPBU PT SMP! Kembalikan Rp320 JUTA ke Kas Daerah! Jangan biarkan uang rakyat dijadikan santapan preman birokrasi!” TUNTUTAN RESMI — WAJIB DILAKSANAKAN SEKARANG! 1. KORTAS TIPIDKOR POLRI — BUKA PENYIDIKAN PIDANA SEKARANG! Jangan hanya rekomendasi administrasi — ini kerugian negara, wajib diproses pidana sesuai UU Tipikor! 2.PROSES HUKUM KADIS LH & SELURUH PIHAK TERKAIT! Mulai dari Kadis LH, seluruh Kepala UPTD I–VI, PPK, hingga pihak terkait SPBU PT SMP — jangan ada yang dilindungi! 3.KEMBALIKAN Rp320.599.242,44 KE KAS DAERAH SEKARANG! Setiap rupiah yang hilang wajib disetor kembali oleh pihak yang bertanggung jawab, tanpa penundaan! 4.AKTIFKAN MYPERTAMINA SEKARANG! Semua akun wajib bisa diakses, password diketahui, data dashboard SPBU dijadikan satu-satunya bukti sah pembayaran BBM — hapus sistem kupon manual selamanya! 5.TRANSPARANSI PUBLIK — SIAPA YANG MENGATUR PERJANJIAN DENGAN PT SMP?! Buka isi PKS secara terbuka, jelaskan kenapa hanya satu SPBU yang dipilih — ada komisi atau tidak?! RAMBO NEWS — TEGAS, BERANI, TIDAK AKAN DIAM! SISTEM DIMATIKAN = KORUPSI DIBUKA! SIAPA YANG SENGAJA MEMATIKAN ALAT PENGAWASAN — DIA PELAKU KORUPSI! TANGGUNG JAWABKAN SEBERAT-BERATNYA! © 2026 RAMBO NEWS — Menegakkan Kebenaran, Menjaga Keadilan! Views: 42 Navigasi pos DINAS LH BEKASI KORUPSI BBM BIOSOLAR Rp11,1 MILIAR! MYPERTAMINA DITIDAKURUSKAN, KUPON BUATAN SENDIRI — UANG RAKYAT DIKURAS! RP 10 MILIAR HONORARIUM KESBANGPOL BEKASI — TANPA DASAR HUKUM SAH! ATURAN PRESIDEN DIABAIKAN, UANG RAKYAT DIBOROSKAN!
