ANGGARAN BBM PEMKAB PURWAKARTA DIKORUPSI? KERUGIAN RATUSAN JUTA! KORTAS TIPIDKOR POLRI DIMINTA TURUN TANGKAP PELAKUNYA!

PURWAKARTA, [Rambo News]>18 SEPTEMBER 2026 — Fakta memalukan terungkap dari hasil pemeriksaan resmi: anggaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta diduga keras raib, tidak wajar, dan merugikan keuangan daerah. Ratusan juta rupiah diduga “dicopet” — entah oleh pejabat atau pihak yang memanfaatkan kekosongan pengawasan.

Berdasarkan temuan yang tercatat secara resmi, terungkap:

⚠️ FAKTA KERUGIAN YANG NYATA

– Realisasi belanja BBM sebesar Rp576.510.600,00 — terbagi Rp453.780.600,00 ditambah Rp122.730.000,00 — tidak diyakini kewajarannya! Tidak masuk akal, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah.
– Kelebihan pembayaran terbukti di Dinas Perhubungan: Rp49.774.129,00! Dihitung dari pembayaran Rp89.774.129,00 padahal seharusnya hanya Rp40.000.000,00. Sisa hampir 50 juta ke mana?

🔴 SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?

Penyebab kebocanan ini bukan hal lain — murni kelalaian sengaja, pengabaian tugas, atau bahkan rekayasa:

– ❌ Kepala SKPD tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas bawahannya. Diam saja melihat uang rakyat keluar tanpa kendali.
– ❌ PPK tidak menjalankan pengendalian belanja. Membiarkan pembayaran berlebih terjadi begitu saja.
– ❌ PPTK tidak melakukan rekonsiliasi pemakaian BBM, tidak memverifikasi bukti pertanggungjawaban. Laporan palsu dibiarkan lewat!

Lima dinas terkena temuan: DLH, Disperkim, DPUTR, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendidikan. Pihak-pihak ini hanya “menyatakan sependapat akan memperbaiki diri” — padahal kerugian sudah terjadi! Kalau hanya janji perbaikan cukup, untuk apa hukum?

📢 BUKAN KESALAHAN BIASA — INI HARUS DIPROSES HUKUM!

BPK sudah memberi rekomendasi tegas kepada Bupati Purwakarta:

1. Perintahkan penyetoran kembali kelebihan pembayaran Rp49.774.129,00 ke Kas Daerah — segera!
2. Verifikasi dan uji tuntas seluruh belanja BBM Rp576.510.600,00 — jika ada kekurangan, wajib disetor penuh!
3. Inspektorat wajib memeriksa sampai tuntas, tidak boleh ada yang ditutupi!

Namun Rambo News menegaskan: rekomendasi BPK saja tidak cukup! Diperlukan tindakan tegas kepolisian.

⚡ DESAKAN TEGAS: KORTAS TIPIDKOR POLRI TURUN!

Rambo News bersama masyarakat Purwakarta mendesak KORTAS TIPIDKOR POLRI untuk:

– ✅ Segera turun ke Purwakarta, buka penyelidikan resmi atas dugaan kerugian keuangan daerah ini
– ✅ Panggil, periksa, dan tindak tegas Kepala SKPD, PPK, serta PPTK yang lalai atau sengaja membiarkan kebocoran terjadi
– ✅ Telusuri aliran dana: kelebihan pembayaran dan anggaran yang tidak wajar itu masuk ke saku siapa?
– ✅ Jangan biarkan pelaku kabur! Uang rakyat wajib dikembalikan dan pelaku dijerat hukum!

“Anggaran Bukan Saku Pribadi! Siapa yang Mengambil, Wajib Mengembalikan — Dan Masuk Penjara!”

Rambo News akan terus memantau tindak lanjut. Tidak ada yang boleh menutupi kasus ini. Rakyat mengawasi, rakyat berhak tahu ke mana uang mereka pergi!

Redaksi : Rambo News.