WRC Ingatkan DPRD Prabumulih Dengan Bimtek nya : Jaga Empati Publik di Tengah Ancaman Karhutla Dan Kekeringan

PRABUMULIH (4 September 2026) – Lembaga swadaya pengawas anggaran, Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN-RI) Unit Prabumulih, melayangkan pengingat keras kepada jajaran DPRD Kota Prabumulih. Para wakil rakyat didesak untuk menjaga empati publik dan menata ulang skala prioritas anggaran daerah di tengah bencana kekeringan serta tingginya risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang saat ini melanda wilayah tersebut.

Langkah ini diambil WRC menyusul derasnya sorotan dan polemik di media sosial serta media daring terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kota Prabumulih.
Ketua WRC PAN-RI Prabumulih, Pebrianto, menegaskan bahwa substansi persoalan yang bergulir di tengah masyarakat bukan sekadar sah atau tidaknya pelaksanaan Bimtek secara regulasi. Masalah mendasarnya adalah sensitivitas lembaga legislatif dalam menentukan prioritas belanja negara di saat rakyat sedang berjuang menghadapi krisis air bersih dan ancaman api.

“Kami tidak menyalahkan kegiatan Bimtek secara mutlak karena itu hak kedewanan. Namun, masyarakat berhak tahu urgensi, manfaat, dan alokasi biayanya di tengah kondisi darurat ini. Transparansi adalah kuncinya: berapa anggarannya, tujuannya apa, siapa penyelenggaranya, serta apa manfaat konkretnya bagi peningkatan kinerja lembaga,” ujar Pebrianto dalam keterangan resminya, Kamis (3/9/2026).

WRC menilai fungsi strategis DPRD harus dibarengi dengan akuntabilitas yang terbuka. Menurut mereka, program yang sudah direncanakan secara legal tidak perlu ditutup-tutupi. Sebaliknya, institusi harus proaktif menjelaskan agar tidak memicu spekulasi liar atau berkembang menjadi hoaks di ruang digital.

Lebih lanjut, Pebrianto mengingatkan agar situasi ini tidak dipandang sebagai benturan narasi “Bimtek melawan Karhutla”, melainkan sebuah desakan moral agar seluruh uang rakyat dikelola berdasarkan perencanaan yang matang dan berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pengadaan air bersih dan armada pemadam.

“Di tengah kekeringan dan Karhutla, rakyat butuh pemerintah yang hadir, responsif, dan terbuka. Jangan biarkan media sosial menjadi satu-satunya sumber informasi liar. Buka data, sampaikan fakta ke publik agar persepsi negatif hilang,” tegasnya.

Pebrianto juga memastikan WRC tidak akan gegabah mengambil kesimpulan sepihak. Proses pengawasan akan terus berjalan melalui verifikasi data yang valid. Jika dalam perkembangannya ditemukan indikasi penyimpangan prosedur anggaran, WRC menegaskan siap membawa temuan tersebut ke ranah hukum.

“Kritik kami murni pada prinsip akuntabilitas pengelolaan uang rakyat agar tepat sasaran, bukan bersifat personal. Jika sudah sesuai prosedur, buktikan saja lewat keterbukaan informasi,” pungkas Pebrianto.

Redaksi : RamboNews.